Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mendapatkan undangan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Presiden menyampaikannya seusai meresmikan Tol Cinere, Pamulang, Raya Bogor di Depok, Jawa Barat, Senin (8/1).
"Belum dapat undangan,"ujar presiden saat ditanya wartawan untuk mengonfirmasi kehadiran Jokowi pada acara tersebut. Peringatan HUT ke-51 partai berlambang banteng itu rencananya digelar 10 Januari 2024. Seperti diketahui Presiden Jokowi merupakan kader dari PDIP.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Merasa Bukan Lagi Bagian dari PDIP
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi presiden dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kunjungan presiden ke Filipina itu bersamaan dengan acara puncak HUT ke-51 PDIP.
Hasto juga menyampaikan, peringatan HUT ke-51 PDIP mengusung tema 'Satyam Eva Jayate atau Kebenaran Pasti Menang'.
Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Dinilai Punya Nilai Krusial Jelang Debat Capres
Seperti diketahui, Jokowi memilih untuk kunjungan kerja ke luar negeri dan berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Diketahui, Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sikap tersebut memperlihatkan Jokowi merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP.
Meski secara formal, belum ada pencabutan status keanggotaannya, kata Ray, namun sikap Jokowi justru seperti deklarasi bahwa dirinya yang menarik diri dari PDIP.
“Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran, menunggu PDIPlah yang secara formal mengeluarkannya. Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, (7/1).
(Z-9)
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved