Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mendapatkan undangan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Presiden menyampaikannya seusai meresmikan Tol Cinere, Pamulang, Raya Bogor di Depok, Jawa Barat, Senin (8/1).
"Belum dapat undangan,"ujar presiden saat ditanya wartawan untuk mengonfirmasi kehadiran Jokowi pada acara tersebut. Peringatan HUT ke-51 partai berlambang banteng itu rencananya digelar 10 Januari 2024. Seperti diketahui Presiden Jokowi merupakan kader dari PDIP.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Merasa Bukan Lagi Bagian dari PDIP
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi presiden dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kunjungan presiden ke Filipina itu bersamaan dengan acara puncak HUT ke-51 PDIP.
Hasto juga menyampaikan, peringatan HUT ke-51 PDIP mengusung tema 'Satyam Eva Jayate atau Kebenaran Pasti Menang'.
Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Dinilai Punya Nilai Krusial Jelang Debat Capres
Seperti diketahui, Jokowi memilih untuk kunjungan kerja ke luar negeri dan berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Diketahui, Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sikap tersebut memperlihatkan Jokowi merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP.
Meski secara formal, belum ada pencabutan status keanggotaannya, kata Ray, namun sikap Jokowi justru seperti deklarasi bahwa dirinya yang menarik diri dari PDIP.
“Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran, menunggu PDIPlah yang secara formal mengeluarkannya. Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, (7/1).
(Z-9)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved