Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mendapatkan undangan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Presiden menyampaikannya seusai meresmikan Tol Cinere, Pamulang, Raya Bogor di Depok, Jawa Barat, Senin (8/1).
"Belum dapat undangan,"ujar presiden saat ditanya wartawan untuk mengonfirmasi kehadiran Jokowi pada acara tersebut. Peringatan HUT ke-51 partai berlambang banteng itu rencananya digelar 10 Januari 2024. Seperti diketahui Presiden Jokowi merupakan kader dari PDIP.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Merasa Bukan Lagi Bagian dari PDIP
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi presiden dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kunjungan presiden ke Filipina itu bersamaan dengan acara puncak HUT ke-51 PDIP.
Hasto juga menyampaikan, peringatan HUT ke-51 PDIP mengusung tema 'Satyam Eva Jayate atau Kebenaran Pasti Menang'.
Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Dinilai Punya Nilai Krusial Jelang Debat Capres
Seperti diketahui, Jokowi memilih untuk kunjungan kerja ke luar negeri dan berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Diketahui, Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sikap tersebut memperlihatkan Jokowi merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP.
Meski secara formal, belum ada pencabutan status keanggotaannya, kata Ray, namun sikap Jokowi justru seperti deklarasi bahwa dirinya yang menarik diri dari PDIP.
“Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran, menunggu PDIPlah yang secara formal mengeluarkannya. Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, (7/1).
(Z-9)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved