Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk kunjungan kerja ke luar negeri dan berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Diketahui, Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sikap tersebut memperlihatkan Jokowi merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP.
Meski secara formal, belum ada pencabutan status keanggotaannya, kata Ray, namun sikap Jokowi justru seperti deklarasi bahwa dirinya yang menarik diri dari PDIP.
Baca juga: Kaesang Tanggapi Makan Malam Jokowi dan Prabowo
“Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran, menunggu PDIPlah yang secara formal mengeluarkannya. Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi,” ungkap Ray kepada Media Indonesia,(7/1).
“Mempertimbangkan kedekatan pak Jokowi dengan PDIP akan dapat menimbulkan efek elektoral bagi pasangan Ganjar-Mahfud,” ungkapnya.
Ray menilai pemilih yang masih ragu-ragu bisa ke Ganjar-Mahfud bila Jokowi menghadiri ultah PDIP. Sebab, akhirnya, masyarakat melihat Jokowi tetap bagian dari PDIP.
Baca juga: Kunker Ke Luar Negeri, Presiden Berpotensi Tak Hadir HUT PDIP
Ray mengemukakan saat ini para paslon saling berebut posisi siapa yang paling mumpuni melanjutkan berbagai kebijakan. Jokowi, khususnya paslon nomor dua dan tiga.
"Kecenderungannya, keyakinan masyarakat bahwa Ganjar-Mahfud bisa melanjutkan program pak Jokowi juga mulai menguat. Dan akan tambah kuat bila pak Jokowi datang ke acara ultah PDIP,” tuturnya.
“Dan dengan sendirinya berpotensi menambah stagnasi elektabilitas Prabowo-Gibran. Dengan begitu akan menyulitkan mencapai target satu putaran. Padahal, ini target penting bukan saja bagi Prabowo-Gibran tapi juga bagi pak Jokowi sendiri,” tandasnya.
(Z-9)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved