Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk kunjungan kerja ke luar negeri dan berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Diketahui, Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sikap tersebut memperlihatkan Jokowi merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP.
Meski secara formal, belum ada pencabutan status keanggotaannya, kata Ray, namun sikap Jokowi justru seperti deklarasi bahwa dirinya yang menarik diri dari PDIP.
Baca juga: Kaesang Tanggapi Makan Malam Jokowi dan Prabowo
“Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran, menunggu PDIPlah yang secara formal mengeluarkannya. Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi,” ungkap Ray kepada Media Indonesia,(7/1).
“Mempertimbangkan kedekatan pak Jokowi dengan PDIP akan dapat menimbulkan efek elektoral bagi pasangan Ganjar-Mahfud,” ungkapnya.
Ray menilai pemilih yang masih ragu-ragu bisa ke Ganjar-Mahfud bila Jokowi menghadiri ultah PDIP. Sebab, akhirnya, masyarakat melihat Jokowi tetap bagian dari PDIP.
Baca juga: Kunker Ke Luar Negeri, Presiden Berpotensi Tak Hadir HUT PDIP
Ray mengemukakan saat ini para paslon saling berebut posisi siapa yang paling mumpuni melanjutkan berbagai kebijakan. Jokowi, khususnya paslon nomor dua dan tiga.
"Kecenderungannya, keyakinan masyarakat bahwa Ganjar-Mahfud bisa melanjutkan program pak Jokowi juga mulai menguat. Dan akan tambah kuat bila pak Jokowi datang ke acara ultah PDIP,” tuturnya.
“Dan dengan sendirinya berpotensi menambah stagnasi elektabilitas Prabowo-Gibran. Dengan begitu akan menyulitkan mencapai target satu putaran. Padahal, ini target penting bukan saja bagi Prabowo-Gibran tapi juga bagi pak Jokowi sendiri,” tandasnya.
(Z-9)
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved