Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Sebab, Presiden Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
"Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir)," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.
Baca juga: Kenaikan Gaji ASN di Era Jokowi Sarat Nuansa Politis
Ari membantah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri untuk menghindari HUT PDIP ke-51. Sebab, jadwal Presiden sudah diatur jauh-jauh hari.
"Enggak lah pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya," jelasnya.
Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi bakal Upayakan Pilpres Hanya 1 Putaran
Namun, Ari mengaku belum mengetahui secara pasti tanggal keberangkatan Presiden. Ia akan memberikan informasi terbaru nantinya.
"Nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN," pungkasnya.
Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT PDIP tentu akan menguatkan isu retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Khususnya setelah anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
(Z-9)
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved