Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Sebab, Presiden Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
"Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir)," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.
Baca juga: Kenaikan Gaji ASN di Era Jokowi Sarat Nuansa Politis
Ari membantah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri untuk menghindari HUT PDIP ke-51. Sebab, jadwal Presiden sudah diatur jauh-jauh hari.
"Enggak lah pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya," jelasnya.
Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi bakal Upayakan Pilpres Hanya 1 Putaran
Namun, Ari mengaku belum mengetahui secara pasti tanggal keberangkatan Presiden. Ia akan memberikan informasi terbaru nantinya.
"Nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN," pungkasnya.
Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT PDIP tentu akan menguatkan isu retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Khususnya setelah anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
(Z-9)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved