Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDIP) pada 10 Januari mendatang. Sebab, Presiden Jokowi dijadwalkan bakal lawatan ke sejumlah negara ASEAN.
"Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir)," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.
Baca juga: Kenaikan Gaji ASN di Era Jokowi Sarat Nuansa Politis
Ari membantah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri untuk menghindari HUT PDIP ke-51. Sebab, jadwal Presiden sudah diatur jauh-jauh hari.
"Enggak lah pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya," jelasnya.
Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi bakal Upayakan Pilpres Hanya 1 Putaran
Namun, Ari mengaku belum mengetahui secara pasti tanggal keberangkatan Presiden. Ia akan memberikan informasi terbaru nantinya.
"Nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN," pungkasnya.
Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT PDIP tentu akan menguatkan isu retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Khususnya setelah anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
(Z-9)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved