Kenaikan Gaji ASN di Era Jokowi Sarat Nuansa Politis

DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam membeberkan bahwa dari sisi waktu, kenaikan gaji ASN di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sarat dengan nuansa politis.

“Dari sisi timeline, memang sarat dengan nuansa politis,” ungkap Khoirul kepada Media Indonesia, Kamis (4/1/2023).

Menurutnya, kebijakan gaji ASN, militer, dan pensiunan, seharusnya dilakukan setiap tahun mengikuti tingkat inflasi.

“Sehingga para pegawai negara, khususnya yang level bawah, tidak tekor karena kenaikan harga-harga,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Selalu Naikkan Gaji ASN Jelang Pemilu

Memang, kata Khoirul, jika dibandingkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kenaikan gaji ASN era Jokowi tergolong kecil dan jarang terjadi.

“Di era SBY kenaikan terjadi sembilan kali, sedangkan era Jokowi hanya tiga kali, itupun di yang 2015 hasil dari alokasi pemerintahan sebelumnya,” terang Khoirul.

Baca juga: Kenaikan Gaji ASN 8% Dinilai Populis, Bebani APBN, dan Lukai Masyarakat

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan nominal gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang naik 8% akan dibayarkan per Januari 2024.

"Iya (naik). Insya Allah (per) Januari, tapi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya itu memang sedang dalam proses. Tapi nanti pasti akan dibayarkan Januari. (Dibayarkan) penuh mulai 1 Januari 2024. Jadi RPP-nya saja yang sekarang sedang berproses," kata Menkeu, ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta (2/1/2024).

Kenaikan gaji tersebut berlaku pada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan seperti yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Gaji PNS akan naik sebesar 8%. Sementara untuk uang pensiunan PNS dijanjikan bertambah 12%.

(Z-9)