Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP merupakan titik pisah partai banteng dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Khoirul menerangkan suasana HUT PDIP 2024 kali ini berbeda karena terkesan kelabu, agak tegang, dan pidato Megawati kali ini juga sangat berbeda dari pidato-pidato sebelumnya.
Selain menjelaskan tentang nilai-nilai dan filosofi kebenaran dalam laku kekuasaan, materi pidato Megawati kali ini juga cukup banyak diisi dengan materi-materi curhat dan keluh kesah
Baca juga: Anies Dimaki Prabowo, Apakah Tertuju pada Jokowi Juga?
“Meskipun sama sekali tidak menyebut nama Jokowi, namun materi-materi pidato Megawati sebenarnya berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan pada pribadi Jokowi,” ungkap Khoirul kepada Media Indonesia, Kamis (11/1).
“Misalnya, ketika Mega menjelaskan bahwa penentu capres-cawapres adalah Parpol, bukan yang lain. Mega jelas sedang menyinggung Jokowi yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik,” tambahnya.
Selain itu, kata Khoirul, penjelasan Mega yang memberikan tugas kepada capres-cawapres juga tampaknya ditujukan sebagai klarifikasi tentang konsep "petugas partai" yang belakangan digugat Jokowi.
Baca juga: Approval Rating 80,2%, Keberpihakan Jokowi Penentu Pilpres
Hal itu dikonfirmasi oleh tudingan-tudingan Mega yang protes pada praktik kekuasaan dimana hukum dipermainkan, kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, hingga melanggar etika dan moral politik untuk melanggengkan kekuasaan.
“Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras "No, no, no!" yang ia ulang tiga kali,” tegasnya.
Khoirul menilai ekspresi keras Megawati itu mengindikasikan "banteng ketaton" atau "banteng yang terluka", yang siap ngamuk kepada pihak yang melukainya.
“Statemen Megawati ini tampaknya menjadi penegasan titik pisah antara PDIP dengan Jokowi,” tuturnya.
Khoirul menyebut Mega secara resmi telah memainkan peran kekuatan oposisi. Megawati lagi-lagi menuding terjadinya praktik kekuasaan saat ini yang mirip Orde Baru, sebuah kekuatan politik yang menjadi musuh bebuyutan dalam sejarah perkembangan PDIP dan karir politik Megawati.
Praktik kekuasaan mirip Orba ia contohkan dengan adanya intimidasi jelang Pemilu, lemahnya penyelenggara Pemilu, netralitas TNI, Polri, praktik politik pecah belah, dan lainnya,” tandas Khoirul.
(Z-9)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved