Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menjamu Gerakan Nurani Bangsa di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/2). Sinta Nuriyah yang merupakan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, sekaligus pendiri gerakan tersebut datang dengan didampingi anak sulungnya, Alissa Wahid.
Pertemuan digelar pada pukul 10.00 WIB dan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB.
Selain Sinta dan Alissa, hadir pula Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Gomar Gulthom, Rektor UIII Komarudin Hidayat, dan Romo Ign Kardinal Suharyo.
Baca juga : Masyarakat harus Ikhlas Terima Hasil Pilpres, Siapapun Pemenangnya
Sebelumnya, GNB telah menemui sejumlah tokoh bangsa lain seperti Seperti Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Mereka juga sempat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam pertemuan dengan Ma'ruf Amin, mereka berbicara mengenai isu-isu kebangsaan dan sejumlah hal yang perlu diingatkan kepada para penguasa di negeri ini.
”Kata Wapres, karena ini adalah (tahun) pemilu, penting bagi Anda datang mengingatkan kami-kami yang sedang menjalankan kekuasaan. Jangan sampai kita, dalam menghadapi pemilu, jangan sampai bangsa ini terbelah,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.
Baca juga : JK Dorong Bawaslu Lebih Bertaring
Ia mengatakan berbeda pilihan adalah keniscayaan, namun bukan berarti masyarakat atau bangsa harus terbelah karena hal itu. (Z-11)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Direktur Gusdurian Alissa Wahid mengendus bau amis di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Ia menilai ada pelanggaran
Gerakan Nurani Bangsa mengimbau pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana kebijakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Terkait keluarga almarhum Gusdur yang lain, Alissa mengaku masih harus menanyakan kepada sang Ibu, Sinta Nuriyah
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) telah bertemu dengan sejumlah tokoh bangsa di Gerakan Nurani Bangsa dan membicarakan perilaku aparat negara pada Pemilu 2024.
ALISSA Wahid sebut calon pemimpin harus memastikan keadilan seutuhnya bagi seluruh warga negara. Hal ini pada diskusi publik dan pembacaan maklumat politik ulama perempuan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved