Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih berani menindak dugaan pelanggaran. Jangan sampai lemahnya peran Bawaslu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang.
"Kita harus perkuat Bawaslu seluruh Indonesia supaya punya gigi dan taring untuk mengawasi," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
JK mengatakan masyarakat tidak bisa bergerak sendiri menekan kecurangan dan ketidakadilan. Sehingga Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang harus memanfaatkan hal tersebut.
Baca juga : Timnas Amin : Bawaslu Masih Reaktif Sikapi Pelanggaran Pemilu
"Yang bisa menindak kan Bawaslu, kita (masyarakat) tidak bisa," papar dia.
JK menangkap sinyal potensi kecurangan. Bentuknya, yakni ada pihak-pihak yang ingin merampas suara rakyat.
"Karena yang mau merampas suara rakyat, rakyat melawan dengan cara mengawasi pemilu ini," ujar dia. (Z-6)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tidak berniat masuk ke gorong-gorong saat mengikuti kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar permasalahan lautan kayu dari banjir Sumatra untuk segera diselesaikan. Kayu yang memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved