Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih berani menindak dugaan pelanggaran. Jangan sampai lemahnya peran Bawaslu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang.
"Kita harus perkuat Bawaslu seluruh Indonesia supaya punya gigi dan taring untuk mengawasi," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
JK mengatakan masyarakat tidak bisa bergerak sendiri menekan kecurangan dan ketidakadilan. Sehingga Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang harus memanfaatkan hal tersebut.
Baca juga : Timnas Amin : Bawaslu Masih Reaktif Sikapi Pelanggaran Pemilu
"Yang bisa menindak kan Bawaslu, kita (masyarakat) tidak bisa," papar dia.
JK menangkap sinyal potensi kecurangan. Bentuknya, yakni ada pihak-pihak yang ingin merampas suara rakyat.
"Karena yang mau merampas suara rakyat, rakyat melawan dengan cara mengawasi pemilu ini," ujar dia. (Z-6)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved