Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat ikhlas dalam menerima hasil Pilpres 2024. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, masayakat harus menerima dengan lapang dada.
"Pihak yang menang harus merangkul semua pihak. Dia harus menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia bukan hanya yang memilihnya," ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Selasa (6/2).
Ma'ruf menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus terselenggara dengan damai dan menggembirakan. Hal itu juga telah disepakati oleh semua peserta pesta demokrasi.
Baca juga : Warga Sumbar Diajak untuk Sukseskan Pemilu 2024
"Pemilu harus dilakukan dengan jurdil, jujur dan adil, supaya tidak timbul masalah," jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan kapada masyarakat bahwa perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal yang wajar. Jangan sampai perbedaan itu memicu perpecahan.
"Kita memang harus berbeda dalam pemilihan tapi jangan sampai berujung pada perpecahan bangsa," tandasnya. (Z-11)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved