Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat ikhlas dalam menerima hasil Pilpres 2024. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, masayakat harus menerima dengan lapang dada.
"Pihak yang menang harus merangkul semua pihak. Dia harus menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia bukan hanya yang memilihnya," ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Selasa (6/2).
Ma'ruf menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus terselenggara dengan damai dan menggembirakan. Hal itu juga telah disepakati oleh semua peserta pesta demokrasi.
Baca juga : Warga Sumbar Diajak untuk Sukseskan Pemilu 2024
"Pemilu harus dilakukan dengan jurdil, jujur dan adil, supaya tidak timbul masalah," jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan kapada masyarakat bahwa perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal yang wajar. Jangan sampai perbedaan itu memicu perpecahan.
"Kita memang harus berbeda dalam pemilihan tapi jangan sampai berujung pada perpecahan bangsa," tandasnya. (Z-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved