Fenomena Pemda Naikkan PBB, Gusdurian Nilai Kedaulatan Sipil Melemah

JARINGAN Gusdurian ikut menyoroti fenomena sejumlah pemimpin daerah yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis. Fenomena itu dinilai menunjukkan kebijakan pemerintah yang dibuat tanpa kajian cukup.

Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan bahwa dalam demokrasi, seharusnya suara rakyat didengar dan dilibatkan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan.

Baca juga : Tidak Menaikkan PBB, Pemkot Surabaya Optimalkan Pajak dari Pelaku Usaha

“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu atau Indonesia gelap,”kata Alissa dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu (16/8).

Baca juga : Kajian Penurunan Tarif PBB Kota Cirebon Belum Selesai

Berbagai fenomena terkait menurunnya kualitas demokrasi itu akan disoroti oleh Gusdurian dalam Temu Nasional (Tunas) Jaringan Gusdurian yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada 29-31 Agustus 2025. Alissa menegaskan, Gusdurian mengantisipasi potensi melemahnya kedaulatan sipil.

“Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” tegas Alissa.

Selain soal penguatan demokrasi, dalam Tunas Gusdurian mendatang, juga akan membahas soal ekologi. Alissa menuturkan bahwa secara global, dunia sedang menghadapi krisis iklim. Di Indonesia, kondisi ini diperburuk oleh industri ekstraktif yang masih beroperasi dengan pendekatan kekuasaan. Dampaknya, masyarakat adat tersingkir dan ekosistem mengalami kerusakan parah.

“Hampir tidak ada, pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Bahkan, karena penyelenggara, pemerintah itu masih abai terhadap aturan hukum, kewajiban reklamasi tidak dilakukan. Akibatnya, banyak masyarakat menjadi korban, jatuh ke lubang tambang, atau tanah tandus tanpa penghijauan kembali,” jelasnya.

Menurut Alissa, isu yang diangkat bukan sekadar masalah ekologis, melainkan juga keadilan ekologis. “Keadilan ini mencakup perlindungan bagi masyarakat adat sekaligus menjaga hak-hak alam,” tambahnya.

Alissa menambahkan, dalam Tunas Gusdurian 2025, nantinya akan disusun rekomendasi konkret untuk memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi bagi masyarakat Indonesia. “Gus Dur itu bekerja berbasis nilai, kita fokus pada nilai-nilai tersebut harus diturunkan dalam bentuk yang lebih kongkret,” pungkasnya.

Tunas Jaringan Gusdurian merupakan momen konsolidasi para penggerak Gusdurian. Kegiatan itu mengangkat tema Meneladani Gus Dur, Menguatkan Indonesia diikuti 2000 peserta, terdiri dari Komunitas Gusdurian, sahabat dan murid Gud Dur, individu, lembaga, tokoh lintas agama, jejaring masyarakat sipil, serta para akademisi dari berbagai daerah di Indonesia. (RO/M-1)