Tidak Menaikkan PBB, Pemkot Surabaya Optimalkan Pajak dari Pelaku Usaha

Ditengah polemik terkiat kenaikan Pajak Bumi dan Banguanan (PBB) di sejumlah daerah di Indonesia, Pemerintah Kota Surabaya memilih untuk tidak menaikkan PBB untuk warga Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pemkot akan mengoptimalkan pembayaran pajak dari hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga : Kajian Penurunan Tarif PBB Kota Cirebon Belum Selesai

“Saya minta pengusaha untuk menyampaikan laporan pajak dengan jujur. Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu (16/8).

Baca juga : PBB Meroket di Pati dan Bone, Ini Penyebab Fenomena Kebijakan Jalan Pintas

Menurut Eri Cahyadi, dengan Pemkot Surabaya tidak menaikkan PBB maka pajak yang dibayar para pengusaha itulah yang dipakai untuk membangun Kota Surabaya. “Tapi kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan, karena itu kami minta pengusaha untuk jujur dalam melaporkan pajaknya,” ujarnya.

Ia mengklaim, Pemkot Surabaya juga akan mempertahankan program pro-rakyat. Misalnya bantuan untuk warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu).

“Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara. Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan opsi kenaikan PBB tidak diambil demi tidak memberatkan rakyat. Di sisi lain, proyek infrastruktur harus tetap dijalankan karena di waktu mendatang bunganya akan lebah besar.  

 Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (hari) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” ujarnya. “Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu oleh infrastruktur,” tambahnya.

Namun Eri mengakui bahwa kebijakan menaikkan PBB tetap dimiliki kepada daerah masing-masing. “Ketika kita bisa mengoptimalkan (PAD) dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB,” tegasnya. (M-1)