Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Gusdurian Alissa Wahid mengendus ‘bau amis’ di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang menjadi perbincangan publik belakangan ini. Ia menilai ada pelanggaran yang dilakukan dalam kejadian tersebut.
"Kemudian ada pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga ini kan dampak dari perilaku koruptif," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/1).
Anak pertama Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu berpendapat, sikap koruptif tak melulu ditunjukkan dengan keuntungan uang, tapi juga penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara.
"Dan ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka, tidak awas terhadap situasi itu, bahkan diam-diam membiarkan, itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," jelas Alissa.
Menurutnya, sengkarut pemasangan pagar laut menjadi contoh mutakhir bagaimana pemerintah acapkali bertindak di belakang layar yang meruncing pada hal berbahaya. Ia meminta pemerintah untuk mendudukan ulang kasus tersebut.
Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo, sambung Alissa, harus mengambil keputusan untuk mengusut masalah tersebut. Ia mengatakan, saat ini sudah bukan waktunya lagi melakukan aksi saling lempar tanggung jawab.
"Jadi pemerintah sekarang harus mengambil langkah. Enggak bisa lagi mengatakan, 'Oh itu kerjaan (pemerintah) yang lalu'," pungkasnya. (H-3)
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Dalam pemaparannya, Alissa menyoroti sejumlah tantangan utama dalam pelayanan jemaah haji lansia, seperti lingkungan baru dan teknologi
Alissa Wahid, menegaskan bahwa humor memiliki peran penting sebagai medium kritik. Itu disampaikan menanggapi kasus pandji pragiwaksono
Jaringan Gusdurian akan menggelas Temu Nasional (Tunas) pada 29 - 31 Agustus 2025, yang juga akan membahas berbagai permasalahan kebijakan dan sipil saat ini.
Gerakan Nurani Bangsa mengimbau pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana kebijakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved