Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan pemerintahan Prabowo Subianto harus bergerak cepat menangani polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Dia menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi polemik pagar laut ini.
Prabowo langsung menginstruksikan pembongkaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut setelah tekanan publik semakin keras. Untuk itu, Bakir menegaskan sejak awal harusnya Prabowo bisa mengevaluasi kebijakan pemerintahan Joko Widodo.
"Seharusnya dari awal apa-apa yang sudah dilakukan oleh kabinet era Jokowi itu menjadi agenda evaluasi juga oleh Kabinet Merah Putih sehingga tidak kemudian sifatnya reaktif. Karena pada akhirnya orang tidak lagi melihat masa lalu. Tetapi, orang melihatnya kasus muncul pada saat ini muncul pada era Prabowo," kata Bakir dalam keterangan yang diterima, Selasa (28/1).
Bakir menilai perkara pagar laut di perairan Tangerang bisa dimaknai sebagai upaya mendegradasi citra Jokowi oleh anak-anak buah Prabowo di pemerintahan.
Pasalnya, sejak awal pemerintahan Prabowo menyatakan merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi.
"Karena itu, ke depannya, kebijakan yang diambil oleh Jokowi itu semestinya menjadi evaluasi di masing-masing kementerian untuk kemudian ditindaklanjuti sehingga tidak mengesankan adanya langkah yang reaktif. Tetapi, betul-betul merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing kementerian," kata Bakir.
Pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer. Panjang pagar laut 30,16 kilometer berada di wilayah 16 desa di enam kecamatan Kabupaten Tangerang.
TNI Angkatan Laut telah mengerahkan sejumlah peralatan untuk membongkar pagar laut, seperti dua Kal/Patkamla, enam Sea Rider, 12 PK, lima RBB, dua RHIB, serta dibantu puluhan kapal nelayan. (P-5)
Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, kini diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Simak profil dan hubungan keluarga mereka.
Perhatian Presiden terhadap dunia pendidikan menjadi suntikan semangat bagi dirinya dan rekan-rekan sesama mahasiswa.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatan luar negeri ke Inggris dan Swis dengan agenda penguatan kerja sama ekonomi, pendidikan, serta komitmen konservasi lingkungan
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss, Minggu (18/1) untuk menghadiri sejumlah pertemuan strategis di antaranya World Economic Foru
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkap arahan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi memperkuat riset dan inovasi berbasis sains.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Agenda pemanggilan ini juga berkaitan dengan penyesuaian regulasi hukum terbaru yang berlaku di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved