Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan pemerintahan Prabowo Subianto harus bergerak cepat menangani polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Dia menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi polemik pagar laut ini.
Prabowo langsung menginstruksikan pembongkaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut setelah tekanan publik semakin keras. Untuk itu, Bakir menegaskan sejak awal harusnya Prabowo bisa mengevaluasi kebijakan pemerintahan Joko Widodo.
"Seharusnya dari awal apa-apa yang sudah dilakukan oleh kabinet era Jokowi itu menjadi agenda evaluasi juga oleh Kabinet Merah Putih sehingga tidak kemudian sifatnya reaktif. Karena pada akhirnya orang tidak lagi melihat masa lalu. Tetapi, orang melihatnya kasus muncul pada saat ini muncul pada era Prabowo," kata Bakir dalam keterangan yang diterima, Selasa (28/1).
Bakir menilai perkara pagar laut di perairan Tangerang bisa dimaknai sebagai upaya mendegradasi citra Jokowi oleh anak-anak buah Prabowo di pemerintahan.
Pasalnya, sejak awal pemerintahan Prabowo menyatakan merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi.
"Karena itu, ke depannya, kebijakan yang diambil oleh Jokowi itu semestinya menjadi evaluasi di masing-masing kementerian untuk kemudian ditindaklanjuti sehingga tidak mengesankan adanya langkah yang reaktif. Tetapi, betul-betul merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing kementerian," kata Bakir.
Pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer. Panjang pagar laut 30,16 kilometer berada di wilayah 16 desa di enam kecamatan Kabupaten Tangerang.
TNI Angkatan Laut telah mengerahkan sejumlah peralatan untuk membongkar pagar laut, seperti dua Kal/Patkamla, enam Sea Rider, 12 PK, lima RBB, dua RHIB, serta dibantu puluhan kapal nelayan. (P-5)
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved