Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) selaku alumni Fakultas Kehutanan diminta untuk kembali ke nilai-nilai Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Agar Pak Jokowi kembali untuk kepada mewujudkan nilai-nilai ke-UGM-an itu sebabnya saya menangis ketika saya menyanyikan lagu hymne UGM (saat pembacaan petisi)," kata Guru Besar UGM Prof Koentjoro S dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Guru Besar Gusar, Jokowi Dikepung Petisi Lawan Dinasti' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (4/2).
Selain itu, Jokowi juga diminta untuk kembali ke nilai-nilai demokrasi Pancasila. Khususnya dalam menatap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mengingatkan Pak Jokowi kembali ke demokrasi Pancasila, hanya itu," tegas Koentjoro.
Baca juga : Politik Dinasti di Indonesia Kurang Sehat
Ia juga menekankan bahwa sikap menyampaikan petisi tersebut tidak untuk memunculkan suatu agenda pergerakan tertentu. Di sisi lain, ia senang bahwa sikap UGM juga diikuti perguruan tinggi lain.
"Hanya cinta kasih, kami tidak membuat kegiatan kita tidak ingin memaksa. Tapi Alhamdulillah kemudian bisa memiliki efek snowball yang sangat luar biasa," ujar Koentjoro.
Sebelumnya, sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Baca juga : Petisi Kritik Jokowi Tidak Dikeluarkan UGM Secara Mendadak
Dalam petisi yang dibacakan oleh, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024. (Z-3)
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved