Politik Dinasti di Indonesia Kurang Sehat

POLITIK dinasti menjadi salah satu isu terpanas di Indonesia menjelang Pemilu 2024 karena pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, hingga menjadi sorotan media internasional. Hal itu karena, praktik politik dinasti di Indonesia kurang sehat.

"Persoalannya bukan politik dinasti, tapi bagaimana politik dinasti dimungkinkan untuk berlangsung. Di negara maju ini bisa berjalan tanpa ada rekayasa. Tetapi Indonesia ini (politik dinasti) agak kurang sehat,," sebut dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim, Sabtu (28/10).

Fenomena politik dinasti, kata dia, sebenarnya dapat ditemui di banyak negara dan di berbagai era. Politik dinasti terjadi ketika kesempatan dan pengalaman langsung untuk mempelajari politik dinikmati oleh keturunan dari mereka yang memang telah berkecimpung di dunia politik.

Isu politik dinasti dan berbagai isu lainnya, terang Gaffar, membuat sorotan publik terhadap negara cukup kuat. Namun, potensi konflik vertikal antara negara dengan masyarakat terkait politik dinasti relatif kecil, terutama jika melihat gejala yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Minimnya konflik memang menjadi sesuatu yang perlu disyukuri. Namun alasan di baliknya, menurut Gaffar cukup miris, yaitu karena masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik.

"Negara sangat terkonsolidasi, sementara masyarakat tidak terkonsolidasi. Ada konflik kecil di ranah elite tetapi mereka selalu cepat menemukan cara untuk rekonsiliasi dan dengan cepat menegosiasi," ucapnya.

Berkaca pada fenomena yang terjadi di berbagai negara di dunia, ia mengingatkan akan bahaya erosi demokrasi, jika gerakan masyarakat tidak terlihat sehingga tidak ada oposisi yang cukup kuat, hal itu perlu menjadi perhatian dan diskusi penting di balik ingar bingar Pemilu 2024. (Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum