Petisi Kritik Jokowi Tidak Dikeluarkan UGM Secara Mendadak

GURU Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Koentjoro S menegaskan petisi yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikeluarkan secara mendadak. Petisi itu bentuk keresahan terhadap para civitas akademika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita melakukan satu kegiatan yang mengawali keluarnya petisi yang bunyi seperti petisi itu tidak tiba-tiba," kata Koentjoro dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Guru Besar Gusar, Jokowi Dikepung Petisi Lawan Dinasti', Minggu (4/2).

Koentjoro juga mengungkapkan bahwa dilaksanakan sidang tertutup terlebih dahulu sebelum dibacakannya petisi. Sidang dilakukan di tempat sakral yakni Balai Senat UGM.

Baca juga : Civitas Academica UI Kutuk Penindasan Kebebasan Berekspresi di Masa Pemilu 2024

"Sidang ini dilakukan di balai senat, tempat kalau menurut kami luar biasa, tokoh politik (pernah) bicara di sini dan ini adalah tempat yang sakral balai senat itu," ujar Koentjoro.

Jauh sebelum disusunnya petisi, Koentjoro mengatakan saat menjabat Ketua Dewan Guru Besar UGM ia berencana mengumpulkan para kontestan pemilu yang merupakan alumni UGM. Hal ini untuk menyampaikan pesan supaya pemilu berjalan demokratis.

"Saya punya ide saya akan kumpulkan capres dan tokoh partai dari UGM untuk melakukan visi mitigasi agar jangan sampai isu itu muncul. Isu ini sudah kami ke universitas dan ini sudah pernah disampaikan oleh universitas," ujar Koentjoro.

Baca juga : Keprihatinan Menguat, Akademisi dan Intelektual Bergerak

Sebelumnya, sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.

Dalam petisi yang dibacakan oleh, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024. (Z-3)