Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
Mahfud MD enggan memberi usulan mengenai tokoh-tokoh yang dianggap layak menjabat menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan pengganti dirinya.
Mahfud meyakini pilihan itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Kalau siapa-siapa nama yang cocok menggantikan, sama sekali saya hindari untuk bicara itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan presiden," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Kamis (1/2).
Baca juga : Pengunduran Diri Mahfud MD Dinilai Positif bagi Penegakan Etika dan Hukum
Mahfud seperti diketahui menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Mahfud juga menyampaikan langsung permohonannya mundur sekaligus beberapa persoalan yang perlu menjadi sorotan Presiden dan menko polhukam pengganti dirinya.
Mengenai permohonannya itu, Presiden Jokowi menyampaikan dia berterima kasih atas bantuan Mahfud selama 4,5 tahun menjabat sebagai Menko Polhukam.
Baca juga : Menkopolhukam Mahfud MD Mundur, Istana Pastikan Pemilu tidak Terganggu
"Ya Pak Mahfud saya terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu. Kemudian, saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru," kata Mahfud menyampaikan isi percakapan Presiden kepada dia. (Z-6)
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
Presiden Prabowo Subianto menghubungi Pangeran MBS, peringatkan dampak fatal agresi AS-Israel terhadap stabilitas global.
Presiden Prabowo Subianto membahas potensi dampak konflik global terhadap ekonomi Indonesia dalam pertemuan bersama Dewan Ekonomi Nasional dan sejumlah menteri di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pengelola Danantara Indonesia agar tidak cepat puas dengan capaian kinerja pada tahun pertama operasional lembaga tersebut.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved