Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUNDURAN diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam dinilai sebagai bentuk penegakan etika dan hukum.
"Pengunduran dirinya tidak terlambat. Itu demi penegakan etika dan hukum," ungkap Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof Cecep Darmawan, Rabu (31/1).
Dia menambahkan saat ini Indonesia sedang mengalami krisis etika. Banyak kalangan yang telah melanggar etika.
Baca juga : Profil Mahfud MD, Dari Mahasiswa Hukum, Menko Polhukam hingga Cawapres
Langkah Mahfud MD mundur, lanjut dia, merupakan bentuk contoh moral kepada masyarakat.
"Pejabat publik harus jadi negarawan. Mundur dari partai kalau sudah menjabat itu harus dilakukan oleh politisi kita. Karena setelah menjabat itu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia," jelasnya.
Ditegaskan Prof Cecep, bahwa pejabat negara yang maju dalam kontestasi politik, sangat rentan memiliki Conflict of interest. "Saya kira tidak
Baca juga : Mahfud MD: Dosa Besar jika Lahirkan Anak tidak Beretika dan Berakhlak
terlambat kalau sekarang mundur lebih baik," pungkasnya. (SG/Z-7)
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved