Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PENGUNDURAN diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam dinilai sebagai bentuk penegakan etika dan hukum.
"Pengunduran dirinya tidak terlambat. Itu demi penegakan etika dan hukum," ungkap Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof Cecep Darmawan, Rabu (31/1).
Dia menambahkan saat ini Indonesia sedang mengalami krisis etika. Banyak kalangan yang telah melanggar etika.
Baca juga : Profil Mahfud MD, Dari Mahasiswa Hukum, Menko Polhukam hingga Cawapres
Langkah Mahfud MD mundur, lanjut dia, merupakan bentuk contoh moral kepada masyarakat.
"Pejabat publik harus jadi negarawan. Mundur dari partai kalau sudah menjabat itu harus dilakukan oleh politisi kita. Karena setelah menjabat itu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia," jelasnya.
Ditegaskan Prof Cecep, bahwa pejabat negara yang maju dalam kontestasi politik, sangat rentan memiliki Conflict of interest. "Saya kira tidak
Baca juga : Mahfud MD: Dosa Besar jika Lahirkan Anak tidak Beretika dan Berakhlak
terlambat kalau sekarang mundur lebih baik," pungkasnya. (SG/Z-7)
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved