Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menerangkan mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan bentuk mosi tidak percaya pada pemerintahan Jokowi. Menurutnya, saat ini Mahfud tidak lagi punya beban untuk menyerang pemerintah.
“Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan pukulan politik, sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi,” tegas Khoirul, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (31/1).
“Berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat Pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, dimana ia berada di dalamnya selama ini,” tambahnya.
Baca juga : Jokowi Bakal Temui Mahfud MD Usai Kunjungan Kerja
Keputusan Mahfud, kata Khoirul, tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi. Ia menilai Jokowi risih lantaran tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis.
Keputusan Mahfud untuk mundur ini juga merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi.
Khoirul mempertanyakan apakah tujuh pos Menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi.
Baca juga : Sindiran Guntur Soekarnoputra ke Jokowi Bisa Rugikan PDIP
Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP.
“PDIP seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini,” terangnya.
Mundurnya Mahfud, lanjut Khoirul, akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi Mahfud untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voters.
Baca juga : Jokowi Hormati Keputusan Mahfud MD akan Mundur
“Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler. Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca keputusan politik ini,” ujarnya.
Khoirul menyebut kekosongan kursi Menkopolhukam pasca mundurnya Mahfud tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
“Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam stabilitas pemerintahannya,” tandasnya.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved