Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menerangkan mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan bentuk mosi tidak percaya pada pemerintahan Jokowi. Menurutnya, saat ini Mahfud tidak lagi punya beban untuk menyerang pemerintah.
“Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan pukulan politik, sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi,” tegas Khoirul, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (31/1).
“Berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat Pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, dimana ia berada di dalamnya selama ini,” tambahnya.
Baca juga : Jokowi Bakal Temui Mahfud MD Usai Kunjungan Kerja
Keputusan Mahfud, kata Khoirul, tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi. Ia menilai Jokowi risih lantaran tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis.
Keputusan Mahfud untuk mundur ini juga merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi.
Khoirul mempertanyakan apakah tujuh pos Menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi.
Baca juga : Sindiran Guntur Soekarnoputra ke Jokowi Bisa Rugikan PDIP
Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP.
“PDIP seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini,” terangnya.
Mundurnya Mahfud, lanjut Khoirul, akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi Mahfud untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voters.
Baca juga : Jokowi Hormati Keputusan Mahfud MD akan Mundur
“Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler. Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca keputusan politik ini,” ujarnya.
Khoirul menyebut kekosongan kursi Menkopolhukam pasca mundurnya Mahfud tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
“Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam stabilitas pemerintahannya,” tandasnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Roy pun memperlihatkan sebuah kertas yang menampilkan foto Jokowi berpelukan dengan Eggi Sudjana. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan foto tersebut palsu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved