Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENGAMAT politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyayangkan pernyataan Guntur Soekarnoputra yang menyebut nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat ditentukan apabila Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024.
“Pernyataan itu bentuk kritikan yang keras dari Guntur. Sejatinya, kritikannya jangan seperti itu, karena (pernyataan) itu seperti mengejek Jokowi, terlalu merendahkan Jokowi,” kata Ujang.
Ujang menjelaskan, ucapan Guntur saat mengkampanyekan Ganjar-Mahfud tersebut merupakan bentuk serangan dari PDIP kepada Jokowi yang sudah tidak sejalan lagi dengan gari partai.
Baca juga : PDIP Jaga Basis Suara Kemenangan Ganjar-Mahfud
“Tapi, apapun itu, kita sudah sama-sama tahu bahwa Jokowi punya pilihan, PDI-P juga punya pilihan dan pilihannya berbeda, maka suka tidak suka dalam konteks Pilpres 2024 ya bertempur antara PDI-P dengan Jokowi,” sambungnya.
Baca juga : Tren Pemilih Ganjar-Mahfud Bergeser ke Anies-Muhaimin
Lebih lanjut, Ujang mengungkap bahwa pernyataan Guntur berpotensi memberi dampak negatif, baik bagi Guntur maupun PDI-P.
“Apa yang dilakukan oleh Guntur sangat keras, terlalu keras, dan itu bukan hanya merugikan Guntur sendiri, tetapi juga PDI-P, karena Jokowi pun bisa marah. Jokowi pun bisa ‘mengganjal’, bisa menghadang PDI-P maupun Ganjar-Mahfud untuk bisa unggul,” jelasnya.
Dengan tensi politik saat ini, Ujang berharap setiap politikus dapat bersaing secara sehat dan rasional, serta menahan diri mereka, salah satunya dengan tidak merendahkan pihak manapun. Politik itu, kata Ujang, harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Berpolitik harus bersaing dengan sehat, harus bersaing dengan rasional. Jangan marah, jangan manas-manasin. Berpolitik harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ucapan Guntur tersebut bisa saja membuat pendukung-pendukung Jokowi marah. Bisa saja membuat loyalis-loyalis bisa membalas pada Guntur maupun PDI-P. Ini yang membuat nanti tidak kondusif,” pungkas Ujang.
Pernyataan Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI, Guntur Soekarnoputra yang menyinggung Jokowi disampaikan saat dirinya membuka acara relawan pimpinannya dalam acara yang bertajuk "Rock and Roll Day’s"
"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah," kata Guntur. (Z-8)
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons logo terbaru dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggunakan gambar gajah dengan unsur warna merah dan hitam.
Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.
Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Solo sebagai lokasi Kongres juga menjadi sinyal bahwa wilayah yang selama ini kuat sebagai basis banteng tersebut,
Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.
Total 35 laporan kampanye hitam itu antara lain terkait ujaran kebencian dan saling serang serta fitnah antarkubu calon yang dilakukan melalui media sosial yang menyangkut Pilkada 2024.
Selain itu, AI juga bisa dipakai untuk membuat suatu foto maupun video yang menampilkan narasi kebohongan, kemudian tersebar di media sosial.
Kampanye hitam yang tidak dicounter dapat merusak reputasi Anies Baswedan.
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan wacana pemilu satu putaran menyesatkan.
UU memberikan kewenangan yang besar pada Bawaslu yang seharusnya mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved