Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENUNTUT Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
Theodorus Yosep Parera, Heryanto Tanaka, dan Hardianko dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangannya atas terdakwa pengusaha Dadan Tri Yudianto dan Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.
Dalam kesaksiannya, Yosep Parera mengungkapkan, pada Maret 2022, sekitar hari Jumat atau Sabtu, kantornya (rumah Pancasila) didatangi Heryanto Tanaka bersama Dadan Tri, Hardianko, dan dua orang lainnya yang tidak dikenalnya.
Baca juga: 3 Saksi Dihadirkan Jaksa ke Persidangan Hasbi Hasan - Dadan Tri
“Kita ngobrol dengan posisi duduk berhadap-hadapan di antara meja berukuran sekitar 1,5 meter. Yosep Parera dengan Heryanto Tanaka dan Dadan Tri, sementara Hardianko dan rekan lainnya duduk di sampingnya,” ungkap Yosep Parera.
“Saat itu, kemudian, saudara Dadan menelepon dan video call seseorang, yang kemudian HP-nya dihadapkan ke Pak Tanaka kemudian ke saya,” ungkap Parera.
“Bang, izin yang mau minta tolong ini orangnya, sambil HP-nya dihadapkan kepada Saudara Tanaka,” kata Yosep.
Baca juga: KPK: Uang Rp11,2 M Milik Dadan Tri Hasil Suap
Saat itu, Yosep mengaku belum tahu siapa sosok yang ditelepon Dadan. Ia mengaku sempat menolak saat Dadan menawarkan untuk ikut bersapa dengan sosok tersebut.
“Tapi HP tetap dihadapkan ke saya dalam jaraknya sekitar satu meter, kemudian saya lihat dan saya hanya hormat saja,” ujarnya.
“Kemudian saya tanyanya sama Hardianko, yang ada di sebelah kanan saya persis, itu siapa tadi?” kata Yosep.
“Itu Sekma Prof Hasbi,” katanya sembari menirukan ucapan orang di sebelah kanannya.
“Saya melihat dengan jelas orang yang ada di HP Dadan itu memakai baju putih”, tegas Parera.
Berbeda dengan kesaksian Yosep Parera, Heryanto Tanaka menyebutkan saat video call antara Dadan dan Sekma yang kemudian ditunjukkan ke dirinya, tidak ada Yosep.
“Saat video call antara Dadan dan Sekma yang kemudian ditunjukkan langsung ke saya, seingat saya tidak ada Yosep,” ungkap Tanaka.
“Bahkan saya juga sama sekali tidak mengenal Sekma atau Hasbi Hasan,” tegas Tanaka.
Senada dengan Tanaka, Hardianko juga menegaskan bahwa dirinya tidak menyaksikan peristiwa video call dengan Sekma Hasbi Hasan.
“Saat pertemuan atau video call, saya tidak menyaksikan. Saya saat itu menunggu di luar atau garasi,” jelas Hardianko.
Dalam persidangan, Penuntut Umum KPK sempat mencecar Heryanto Tanaka terkait hubungannya dengan terdakwa Dadan Tri Yudianto.
“Saya meminta Dadan untuk membantunya mengawasi kinerja Yosep yang sedang mengurusi kasusnya di MA, dan timbal baliknya, saya mau bekerja sama dan berinvestasi senilai Rp11,2 miliar dalam bisnis skincare,” jelas Tanaka.
Dalam kesempatan tersebut, Majelis menanyakan berapa besaran biaya untuk mengawasi Yosep oleh Dadan.
“Untuk mengawasi Yosep oleh Dadan, apakah ada biayanya?”, tanya majelis.
“Tidak ada biaya yang mulia,” jawab Tanaka.
“Kenal dengan Dadan sejak kapan,” tanya majelis.
“Sejak 6 bulan sebelumnya dan yang diketahui Dadan adalah Komisaris Wika Beton,” katanya.
“Apa hubungan komisaris dengan bisnis saudara,” tanya majelis lagi.
“Istri Dadan punya bisnis skincare yang sejalan dengan bisnis saya di bidang kapas kecantikan,” jelas Tanaka ke majelis.
Tanaka juga mengungkapkan bisnis kerja sama dengan Dadan ada perjanjiannya dan dirinya sudah mendapatkan keuntungan.
“Kerja sama bisnis dengan Dadan ada perjanjiannya, dan saya punya perjanjian tersebut. Bahkan saya sudah dapat keuntungan atas bisnis dengan Dadan, namun belum bisa dicairkan karena rekening saya diblokir,” ungkap Tanaka.
Dalam kesempatan yang sama, terdakwa Dadan membantah kesaksian Yosep Parera. Menurutnya, dirinya sama sekali tidak pernah menunjukan video call dan foto Sekma Hasbi Hasan kepada Yosep Parera.
Dadan juga membantah tidak ada pembahasan di Rumah Pancasila terkait jalur atas dan jalur bawah.
Di samping itu, terdakwa Hasbi Hasan juga membantah atas kesaksian Yosep Parera. Menurut Hasbi, sudah menjadi kebiasannya setiap hari selalu pakai baju batik dan memakai baju putih hanya pada Senin saja.
“Saya selalu pakai baju batik, dan hanya setiap Senin saya pakai baju putih,” jelasnya. (RO/Z-1)
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Meski menolak seluruh permohonan pemohon, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal UU Tipikor tersebut yang menimbulkan ketidakpastian.
MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.
Sidang Kasus Suap Hakim dalam Penanganan Perkara Ekspor CPO
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved