Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut). Perkaranya terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
"Sementara sih soal pengadaan barang jasa juga gitu," kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Januari 2024.
Nawawi belum bisa memerinci kronologinya. Namun, dia membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga ikut ditangkap.
Baca juga: 10 Orang Lebih Terjaring OTT KPK di Labuhanbatu Sumut
"Kita belum tahu pasti pengadaan barang dan jasa mengenai apa itu cuma salah satunya yang itu juga ada bupatinya sepertinya," ujar Nawawi.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan kasus dalam penangkapan kali ini berkaitan dengan penyuapan. Sejumlah uang turut diamankan oleh tim dari Lembaga Antirasuah.
Baca juga: 100 Caleg Transaksi Mencurigakan Rp51 T, Kenapa KPK tak Usut?
“Diduga menerima pemberian hadiah atau suap,” ujar Ghufron.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam saat melakukan OTT. Status hukum pihak tertangkap akan diumumkan melalui konferensi pers.
(Z-9)
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved