Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut). Perkaranya terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
"Sementara sih soal pengadaan barang jasa juga gitu," kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Januari 2024.
Nawawi belum bisa memerinci kronologinya. Namun, dia membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga ikut ditangkap.
Baca juga: 10 Orang Lebih Terjaring OTT KPK di Labuhanbatu Sumut
"Kita belum tahu pasti pengadaan barang dan jasa mengenai apa itu cuma salah satunya yang itu juga ada bupatinya sepertinya," ujar Nawawi.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan kasus dalam penangkapan kali ini berkaitan dengan penyuapan. Sejumlah uang turut diamankan oleh tim dari Lembaga Antirasuah.
Baca juga: 100 Caleg Transaksi Mencurigakan Rp51 T, Kenapa KPK tak Usut?
“Diduga menerima pemberian hadiah atau suap,” ujar Ghufron.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam saat melakukan OTT. Status hukum pihak tertangkap akan diumumkan melalui konferensi pers.
(Z-9)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Saut mengatakan saat itu ia langsung menolak permintaan Kejaksaan. Sebab, KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved