Eks Wamenkumham Kembali Ajukan Praperadilan

MANTAN Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas penetapan tersangka kasus penerimaan suap dan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Betul telah diajukan kembali permohonan praperadilan oleh pemohon mantan Wamenkumham Prof Dr Omar Hiariej,” kata pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto di Jakarta, Kamis (4/1).

Djuyamto mengatakan pengajuan praperadilan ulang itu dilakukan Eddy pada Rabu, 3 Januari 2024. Persidangannya digelar pekan depan. “Telah ditetapkan hari sidang pertama yaitu pada 11 Januari 2024,” ujar Djuyamto.

Baca juga: KPK Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus Bagi Eks Wamenkumham

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham. Yakni, Dirut PT CLM Helmut Hermawan, eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan Asisten Pribadi Eddy, dan Yogi Arie Rukmana.

Eddy diduga menerima Rp8 miliar dari Helmut. Dana itu untuk mengurus sengketa status kepemilikan PT CLM, penghentian perkara di Bareskrim, dan dana keperluan pribadi berupa pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

Baca juga: Eks Wamenkumham Cabut Gugatan Praperadilan

Total uang yang diterima itu belum final. KPK bakal mengembangkan dugaan adanya aliran dana lain yang masuk kepada Eddy. Saat ini, baru Helmut yang ditahan.

Helmut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Z-3)