Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut tahun 2023 merupakan tahun terberat untuk instansinya mempertahankan kepercayaan publik. Pasalnya masyarakat sudah tidak meyakini Lembaga Antirasuah bekerja dengan bersih.
“Tahun 2023 bukanlah tahun yang mudah bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, sebab mempertahankan kepercayaan masyarakat yang cukup sulit,” kata Nawawi di Jakarta, Kamis (28/12).
Nawawi mengatakan polemik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menyeret Lembaga Antirasuah berada di titik nadir. Padahal, pegawai maupun pimpinan lainnya sudah berupaya keras memberantas korupsi, namun, dirusak dalam enam bulan terakhir.
Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Mengkhawatirkan, CSIS: Kabar Buruk
“Dalam enam bulan terakhir, banyak gelombang yang menghantam dengan berkurangnya dukungan masyarakat dibarengi pemberitaan negatif institusi ini,” ucap Nawawi.
Nawawi ingin KPK kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Seluruh pegawai, maupun pimpinan Lembaga Antirasuah diharap tidak antikritik agar kembali mendapatkan tempat di hati publik.
Baca juga: KPK Panggil Lagi Wahyu Setiawan Terkait Harun Masiku
“Kinerja dan perilaku institusi harus terus diperbaiki, ditingkatkan, sehingga menjunjung tinggi amanat undang-undang yang diberikan kepada KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Nawawi.
Komisioner berlatar belakang hakim itu juga ingin KPK mendapatkan muruahnya kembali. Dia harap tahun depan taring Lembaga Antirasuah bisa dilirik kembali oleh masyarakat.
“Kita (KPK) bisa berdiri tegak dan gagah menyatakan bahwa kita semua, insan KPK tegas dan berada di garis terdepan untuk memberantas korupsi dengan penuh integritas,” tutur Nawawi. (Z-3)
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved