Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut tahun 2023 merupakan tahun terberat untuk instansinya mempertahankan kepercayaan publik. Pasalnya masyarakat sudah tidak meyakini Lembaga Antirasuah bekerja dengan bersih.
“Tahun 2023 bukanlah tahun yang mudah bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, sebab mempertahankan kepercayaan masyarakat yang cukup sulit,” kata Nawawi di Jakarta, Kamis (28/12).
Nawawi mengatakan polemik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menyeret Lembaga Antirasuah berada di titik nadir. Padahal, pegawai maupun pimpinan lainnya sudah berupaya keras memberantas korupsi, namun, dirusak dalam enam bulan terakhir.
Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Mengkhawatirkan, CSIS: Kabar Buruk
“Dalam enam bulan terakhir, banyak gelombang yang menghantam dengan berkurangnya dukungan masyarakat dibarengi pemberitaan negatif institusi ini,” ucap Nawawi.
Nawawi ingin KPK kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Seluruh pegawai, maupun pimpinan Lembaga Antirasuah diharap tidak antikritik agar kembali mendapatkan tempat di hati publik.
Baca juga: KPK Panggil Lagi Wahyu Setiawan Terkait Harun Masiku
“Kinerja dan perilaku institusi harus terus diperbaiki, ditingkatkan, sehingga menjunjung tinggi amanat undang-undang yang diberikan kepada KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Nawawi.
Komisioner berlatar belakang hakim itu juga ingin KPK mendapatkan muruahnya kembali. Dia harap tahun depan taring Lembaga Antirasuah bisa dilirik kembali oleh masyarakat.
“Kita (KPK) bisa berdiri tegak dan gagah menyatakan bahwa kita semua, insan KPK tegas dan berada di garis terdepan untuk memberantas korupsi dengan penuh integritas,” tutur Nawawi. (Z-3)
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
Survei LSI terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung masih lebih dipercaya publik dibanding KPK dan Polri
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved