Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut tahun 2023 merupakan tahun terberat untuk instansinya mempertahankan kepercayaan publik. Pasalnya masyarakat sudah tidak meyakini Lembaga Antirasuah bekerja dengan bersih.
“Tahun 2023 bukanlah tahun yang mudah bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, sebab mempertahankan kepercayaan masyarakat yang cukup sulit,” kata Nawawi di Jakarta, Kamis (28/12).
Nawawi mengatakan polemik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menyeret Lembaga Antirasuah berada di titik nadir. Padahal, pegawai maupun pimpinan lainnya sudah berupaya keras memberantas korupsi, namun, dirusak dalam enam bulan terakhir.
Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Mengkhawatirkan, CSIS: Kabar Buruk
“Dalam enam bulan terakhir, banyak gelombang yang menghantam dengan berkurangnya dukungan masyarakat dibarengi pemberitaan negatif institusi ini,” ucap Nawawi.
Nawawi ingin KPK kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Seluruh pegawai, maupun pimpinan Lembaga Antirasuah diharap tidak antikritik agar kembali mendapatkan tempat di hati publik.
Baca juga: KPK Panggil Lagi Wahyu Setiawan Terkait Harun Masiku
“Kinerja dan perilaku institusi harus terus diperbaiki, ditingkatkan, sehingga menjunjung tinggi amanat undang-undang yang diberikan kepada KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Nawawi.
Komisioner berlatar belakang hakim itu juga ingin KPK mendapatkan muruahnya kembali. Dia harap tahun depan taring Lembaga Antirasuah bisa dilirik kembali oleh masyarakat.
“Kita (KPK) bisa berdiri tegak dan gagah menyatakan bahwa kita semua, insan KPK tegas dan berada di garis terdepan untuk memberantas korupsi dengan penuh integritas,” tutur Nawawi. (Z-3)
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved