Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut tahun 2023 merupakan tahun terberat untuk instansinya mempertahankan kepercayaan publik. Pasalnya masyarakat sudah tidak meyakini Lembaga Antirasuah bekerja dengan bersih.
“Tahun 2023 bukanlah tahun yang mudah bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, sebab mempertahankan kepercayaan masyarakat yang cukup sulit,” kata Nawawi di Jakarta, Kamis (28/12).
Nawawi mengatakan polemik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menyeret Lembaga Antirasuah berada di titik nadir. Padahal, pegawai maupun pimpinan lainnya sudah berupaya keras memberantas korupsi, namun, dirusak dalam enam bulan terakhir.
Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Mengkhawatirkan, CSIS: Kabar Buruk
“Dalam enam bulan terakhir, banyak gelombang yang menghantam dengan berkurangnya dukungan masyarakat dibarengi pemberitaan negatif institusi ini,” ucap Nawawi.
Nawawi ingin KPK kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Seluruh pegawai, maupun pimpinan Lembaga Antirasuah diharap tidak antikritik agar kembali mendapatkan tempat di hati publik.
Baca juga: KPK Panggil Lagi Wahyu Setiawan Terkait Harun Masiku
“Kinerja dan perilaku institusi harus terus diperbaiki, ditingkatkan, sehingga menjunjung tinggi amanat undang-undang yang diberikan kepada KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Nawawi.
Komisioner berlatar belakang hakim itu juga ingin KPK mendapatkan muruahnya kembali. Dia harap tahun depan taring Lembaga Antirasuah bisa dilirik kembali oleh masyarakat.
“Kita (KPK) bisa berdiri tegak dan gagah menyatakan bahwa kita semua, insan KPK tegas dan berada di garis terdepan untuk memberantas korupsi dengan penuh integritas,” tutur Nawawi. (Z-3)
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Tingginya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung ini sebagai refleksi dari keberanian lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus korupsi skala besar.
Kompolnas memandang sinergi Polri dan masyarakat, khusus dengan komunitas keagamaan, merupakan elemen penting dalam memperkuat keamanan bersifat partisipatif, bukan memaksa.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved