Lemkapi: Putusan Praperadilan Firli Bahuri Beri Kepastian Hukum

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan putusan hakim praperadilan yang menolak pembatalan status tersangka Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah memberikan kepastian hukum.

"Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak Praperadilan atas penetapan tersangka Firli Bahuri telah bersikap profesional," kata Edi seperti dilansir dari Antara, Rabu (20/12).

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta tersebut menuturkan dengan keputusan Hakim Tunggal Imelda Herawati, telah memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat dan penetapan tersangka Firli oleh Polda Metro Jaya sudah didukung dengan alat bukti yang cukup.

Baca juga: IPW : Tidak ada Lagi Alasan Menunda Penahanan Firli Bahuri

"Penetapan tersangka juga sah dan sesuai dengan prosedur hukum berlaku," tutur Edi.

Sebelumnya, Imelda pada Selasa (19/12), menolak permohonan gugatan praperadilan Firli terkait penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Baca juga: Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Tanggapan Polda Metro Jaya

Imelda mengatakan penetapan Firli sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli sebelumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang tertuang dalam dokumen dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. (Z-6)