Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menanggapi masalah terkait dugaan dana kampanye mencurigakan yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia yakin temuan itu akan diproses sesuai aturan hukum.
"Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum," ujar Jokowi pada wartawan seusai meresmikan Jembatan Otista, di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12).
Seperti diberitakan, PPATK menyatakan adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Menurut PPATK, transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Calon Tetap (DCT).
Baca juga : Anies: Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu Harus Diusut Tuntas
PPATK tidak menyebutkan detail jumlah rekening di luar rekening dana khusus kampanye (RKDK) yang dicurigai tersebut. Namun, temuan itu telah diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diusut bersama penegak hukum. Saat ditanya agar laporan PPATK itu diproses secara adil dan terbuka, presiden mengatakan semua harus mengikuti aturan.
"Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah," ucap presiden. (Z-4)
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka mengingatkan kepada para pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada bahwa pelanggaran dana kampanye memiliki konsekuensi hukum.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Jawa Tengah, mengingatkan agar tiap pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada 2024 mematuhi aturan kampanye maupun aturan tentang dana kampanye.
Dana kampanye Pilkada 2024 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur tertinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp1 miliar.
Kedua pasangan calon tersebut telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah.
Gaji dan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI menjadi yang paling besar se-Indonesia.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (22/5). Salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening dormant
Masyarakat dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved