Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Bidang Hukum Polda Metro Jaya mewakili Kapolda Metro Jaya sebagai termohon hadir dalam sidang praperadilan gugatan Firli Bahuri atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo untuk menjawab permohonan gugatan.
Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sadana membeberkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 telah terjadi pertemuan antara Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian (Kementan) nonaktif Muhammad Hatta di rumah pribadi Irwan.
"Dalam pertemuan tersebut saudara Muhammad Hatta menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah pecahan valas dalam amplop warna putih yang dimasukan dalam map warna merah kepada saudara irwan anwar," ujarnya dalam persidangan pra peradilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12).
Baca juga : Polisi Ungkap Dokumen Yang Disita Dalam Kasus Dugaan Pemerasan SYL Oleh Firli Bahuri
Lebih lanjut, pada hari yang sama, Putu mengatakan terjadi pertemuan antara Irwan dan pemohon dalam hal ini Firli Bahuri di salah satu rumah yang terletak di sebelah lapangan tenis PTIK Jakarta Selatan.
Baca juga : Firli Bantah Penetapan Tersangka Dirinya oleh Polda Metro Jaya Sudah Didasari Bukti
Pada hari yang sama terjadi pertemuan antara saudara Irwan Anwar dengan pemohon di salah satu rumah yang terletak di sebelah lapangan tenis PTIK Jakarta Selatan.
"Saat itu saudara Irwan Anwar menyerahkan tas berisi uang kepada pemohon (Firli Bahuri)," jelasnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Firli Bahuri Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif.
Polda Metro Jaya dalam persidangan tersebut menjawab permohonan gugatan praperadilan kubu Firli Bahuri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun Sidang bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung PN Jakarta Selatan. (Z-8)
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved