Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meyakini calon presiden (capres) dari PDIP Ganjar Pranowo punya data soal penegakan hukum di Indonesia. Itu disampaikan Puan menanggapi pernyataan Ganjar bahwa penegakan hukum pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo punya skor 5 atau merah.
"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," ujar Puan pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Puan mengatakan penegakan hukum di Indonesia seharusnya berjalan baik. Ia menyinggung agar tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus.
Baca juga: Perangkat Desa Beri Dukungan ke Prabowo-Gibran, Ini Respon Puan Maharani
"Semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda bedakan atau kemudian ada tebang pilih," ujar Puan.
Ia meyakini siapapun presiden yang terpilih pada pemilu 2024, dapat mengawal tegaknya hukum dengan baik. Penegakan hukum, sambung Puan, dilakukan sesuai koridor.
Baca juga: PDIP Dinilai Sudah Pasang Kuda-kuda Bila Harun Masiku Ditangkap
"Siapapun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucapnya.
Seperti diberitakan, Ganjar menyebut penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Jokowi turun karena adanya intervensi yang dilakukan elit.
(Z-9)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved