Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan tidak ada larangan bagi perangkat desa untuk memberi dukungan pada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Termasuk untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Puan berharap pemilu dapat dilaksanakan dengan cara yang jujur dan adil dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.Hal itu disampaikan Puan merespons adanya acara penggalangan dukungan kepala dan perangkat desa untuk capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca juga: Pendukung Ganjar Jateng Beralih Dukung Prabowo-Gibran
"Saya baru membaca berita kemudian Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu," ujar Puan pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Puan mengatakan pemilu sebaiknya dilakukan secara damai, adil, jujur, dan netral. Tidak ada perpecahan ataupun upaya memecah-belah. Oleh karena itu, ia mengajak semua elemen bangsa untuk mewujudkannya.
Baca juga: Apdesi Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran, Pengamat: Ini Nekat!
"Namun yang saya harapkan bahwa kita harus laksanakan pemilu ini dengan baik,damai, jujur, adil, tanpa kemudian, memecah belah. Itu yang harus kita laksanakan bersama sama," imbuhnya.
Seperti diberitakan, delapan organisasi desa yang tergabung dalam Desa Bersatu, berkumpul untuk silaturahmi dan mengundang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemarin. Tetapi hanya Gibran yang hadir dalam acara itu. Ada sejumlah poin yang diharapkan bisa diakomodir oleh Prabowo-Gibran antara lain dana desa sebesar Rp5 miliar yang bersifat afirmatif dan evaluasi pendamping desa.
(Z-9)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved