Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) menyapa warga dalam acara senam pagi di Komplek Ruko Verbena, Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/10). Anies menyampaikan janjinya untuk mewujudkan negara bagi rakyat Indonesia.
"Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua," kata Anies.
Anies mengajak seluruh warga Depok yang hadir di lokasi tersebut untuk mengenang bahwa para pendahulu republik Indonesia adalah orang-orang terdidik. Mereka, kata dia, memiliki semua kelebihan tapi mendirikan republik bukan untuk keluarganya.
"Mereka mendirikan republik ini untuk seluruh anak Indonesia. Setuju itu dikembalikan? karena itu lah ajak tetangga, ajak saudara, ajak keluarga (untuk dukung Amin)," ujar Anies.
Selain itu, Anies juga menjanjikan untuk sembako murah dan harga pendidikan terjangkau. Tak lupa Anies memastikan bahwa bila Amin menang, nepotisme di Tanah Air akan sirna.
Baca juga:
> Cak Imin: Pemimpin Sukses adalah yang Pernah Menderita
> Anies Ajak Masyarakat Gelorakan Semangat Perubahan
"Mau enggak hengki pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu?. Kita ingin perubahan, kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Mengembalikan etika di dalam bernegara," ucapnya sambil dijawab teriakan perubahan dari ribuan warga Depok yang hadir.
Anies mengimbau seluruh pendukung di Depok untuk menyuarakan Amin di tetangga sekitar. Dia meminta datangi 40 rumah warga di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di kanan dan 40 rumah di sebelah kiri. Menurutnya, para pendukung masih punya waktu menuju pemilu pada 14 Februari 2024.
"Seperti saya sampaikan bila Depok bergerak, Jawa Barat menang, bila Jawa Barat menang insyaAllah nasional bisa berjaya. Kita harus menang bukan hanya presiden wakil presiden tapi juga DPR, DPRD, DPD dan semuanya dan saya berharap juga seluruh partai pengusung (menang)," ungkapnya.
Kegiatan di Depok juga dihadiri Cak Imin sapaan akrab Muhaimin dan sejumlah pengurus partai pengusung, yakni dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Ummat. Hadir pula Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono. (Z-6)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Jejak Jajanan Nusantara tidak hanya menampilkan beragam kuliner tradisional, tetapi juga menghadirkan berbagai inisiatif penguatan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang meninggal dunia pada Senin.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved