Megawati Ingatkan Jokowi tidak Lakukan Alih Fungsi Lahan Subur

KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah untuk terus berpihak pada politik tata ruang dengan tidak mengalihfungsikan lahan-lahan subur. Hal tersebut disampaian Megawati saat membuka Rakernas PDIP, Jumat (29/9) di Jakarta.

"Bapak Presiden,  kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah yang subur, di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah-tanah subur agar tidak dikonversi Bapak presiden," ucapanya.

Dia mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa RI merupakan negara kelautan terbesar di dunia. Sehingga koridor pembangunan nasional ke depan harus dimulai dari laut dengan mengedepankan cara pandang geopolitik Bung Karno. Koridor strategis ini ditopang oleh perguruan tinggi di setiap wilayah dengan memanfaatkan geostrategis dan geokonometer integrasi dengan jalur perdagangan dunia.

Baca juga : Megawati Soroti Kedaulatan Pangan

"Dalam perspektif ini alur laut kepulauan Indonesia yang disingkat ALKI harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan-lahan pertanian di daratan," tegasnya.

Baca juga : Hadiri Rakernas PDIP, Jokowi: Masalah Pangan Perlu Visi Taktis

Sementara itu presiden Jokowi yang hadir dalam acara tersebut sangat menyetujui pendapat yang disampaikan presiden kelima tersebut. Pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Bung Karno yakni pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa.

"Itu betul sekali. Beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami,” ujarnya. 

Menurutnya kita harus memiliki visi taktis, perencanaan rinci yang dalam waktu secepatnya harus sudah disiapkan. Pekerjaan ini harus menjadi salah satu kerja prioritas bagi pemimpin yang terpilih nantinya.

"Sepuluh tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki, bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detil harus kita miliki," ungkapnya.

Dalam menyiapkan itu semua makan harus jelas berapa waktu yang disiapkan, jumlah embung yang harus disiapkan serta jumlah dan panjang irigasi. Jokowi mengemukakan jumlah waduk yang dimiliki masih jauh dari jumlah ideal yakni lebih dari 300 waduk. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Korea dan Tiongkok.

"Kita mungkin sampai tahun depan baru akan tambah kira-kira 61 waduk, total waduk kita kurang lebih nanti plus 230 (waduk) berarti kurang lebih 300an waduk. Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan cina, belum ada 10% kita. Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki," tukasnya. (Z-8)