Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyebut perlunya visi taktis dalam menyelesaikan masalah kedaulatan pangan. Sebab, jika tidak pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada krisis pangan.
Dengan mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno, Jokowi mengingatkan betapa pentingnya kedaulatan pangan. "Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa," kata Jokowi mengutip Bung Karno dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-4 PDIP di Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9).
Sebagaimana diketahui, tutur Jokowi, Indonesia saat ini sudah memiliki 278 juta penduduk. Sedangkan, dunia juga sudah lebih dari 8 miliar orang.
Baca juga : Pemkot Semarang Gelontorkan Rp4,9 Miliar untuk Tekan Harga Beras
Pada 2030, kata Jokowi, penduduk Indonesia dan akan terus bertambah mencapai 310 juta jika melihat pertumbuhan penduduk yang sebesar 1,25% kenaikannya per tahun.
"Artinya sekali lagi pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Bung Karno (Soekarno, presiden pertama RI)," ujar Jokowi
Baca juga : Dies Natalis ke-60 IPB, Presiden: Krisis Pangan Dunia Peluang Bagi Indonesia

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Presiden Joko Widodo (tengah) dan bacapres Ganjar Pranowo (kiri) mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Rakernas IV PDI Perjuangan mengangkat tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. (Sumber: Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Hadir dalam acara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan visi taktis diperlukan dalam 5 hingga 10 tahun kepemimpinan selanjutnya. Perencanaan agar Indonesia berdaulat pangan, ujarnya, perlu disiapkan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membangun 300 waduk. Waduk diperlukan untuk kebutuhan irigasi pertanian dan lain-lain.
"Sekali lagi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan visi taktis itu harus kita miliki, plan (rencana) yang detil, rencana yang detil itu harus kita miliki sehingga jelas berapa waktu yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan," paparnya.
Pada 2024, sambungnya, akan dibangun 61 waduk. Saat ini, terang Jokowi, Indonesia sudah mempunyai 230 waduk sehingga total waduk yang akan dibangun sekitar 300 waduk pada tahun 2024. Namun, jumlah itu dianggap masih kurang.
"Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan Cina, belum ada 10% kita. Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki," tutur Jokowi. (Z-4)
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ikadin) dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-40, menyelenggarakan diskusi panel bertajuk 'Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHAP dan KUHP Baru.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved