Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) siap mendukung dan bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang lancar, aman, damai, dan bersih. Hal tersebut diwujudkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/9).
Yaqut mengatakan dirinya bersyukur dan senang dilibatkan dalam proses demokrasi yang bersejarah. Menag siap mendukung dan berkontribusi penuh untuk menyukseskannya.
Kementerian Agama, akan mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki, terutama dalam sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan pemilu 2024.
Baca juga : KPU Libatkan PPATK, Kemenpora, dan Kemenag pada Pemilu 2024
"Kemenag ingin sekali berkontribusi. InsyaAllah kami akan memberikan semampu yang kami punya. Kami memiliki penyuluh agama sebanyak 50 ribu. Kami juga memiliki madrasah aliyah yang sebagian sudah memiliki hak suara. Kemudian perguruan tinggi yang ada di Kemenag, mulai sekolah tinggi, institut, dan universitas, ini juga bisa dipakai. Kami memiliki semua instrumen ini, dan kami siap berkontribusi terhadap pemilu ke depan," ungkapnya.
Baca juga : PBNU Pilih Bungkam Terkait Candaan Menag tentang Anies-Cak Imin
Tak hanya itu, Kemenag juga memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia. Dalam situasi tertentu, itu juga bisa dipergunakan KPU untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan.
Yaqut menyadari, Pemilu bukan pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Karena itu, banyak pengalaman yang bisa diambil dari pemilu sebelumnya. Meski setiap pemilu selalu ada masalah, namun sejarah mengatakan, bahwa Indonesia bisa menyelesaikan dengan baik.
"Alhamdulillah dalam sejarah pemilu di Indonesia soal perbedaan bisa diselesaikan dengan baik. Kita berharap di pemilu ini juga sama. Pasti akan muncul persoalan, dan kita berharap bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak mencederai persatuan dan kesatuan," tegas Yaqut.
Kesiapan Kemenag disambut baik oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ia sadar bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu pihaknya tidak bisa berjalan sendiri.
"Kami ucapkan terima kasih. Ini sebuah kesadaran KPU bahwa kita tidak bisa sendirian, kita perlu kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," tegas Hasyim.
"Tak terkecuali Kementerian Agama, karena di satu sisi menaungi lembaga pendidikan baik yang formal dari SD hingga perguruan tinggi, yang di dalamnya terdapat peserta didik baik siswa hingga mahasiswa yang sudah masuk kategori pemilih," sambungnya.
Hasyim menambahkan, di lembaga pendidikan juga terdapat tenaga pendidik, baik guru maupun dosen yang bisa diperbantukan dalam hal sosialisasi bahkan menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Dia pun berharap kolaborasi Kemenag hingga level KUA yang berada di setiap kecamatan.
"Karena itu bekerja sama dengan Kemenag juga merupakan sesuatu yang penting. Dan langkah ini saya nilai strategis untuk perkembangan demokrasi dan kepemiluan kita," tutupnya.
Tak hanya Kemenag, KPU juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait sosialisasi dan keterlibatan pemuda pada pemilu. Kerja sama juga dilakukan KPU dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan transaksi pencucian uang dalam Pemilu. (Z-8)
KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024
Empat negara anggota MABIMS—Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia—berkumpul dalam forum ini untuk berbagi praktik baik.
Kementerian Haji diharap membuat pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci itu menjadi lebih baik.
Ajang tersebut akan diikuti 15 peserta dari 12 negara yang sebelumnya telah melalui tahapan seleksi hingga lolos ke babak grand final di Jakarta.
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Kemenag akan menggelar Bincang Syariah Goes to Campus bertema Mawlid for Earth: Sharia & Eco Wisdom di Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved