Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyadari pihaknya tidak mungkin mengerjakan gelaran Pemilu 2024 sendirian. Pelibatan berbagai pihak perlu dilakukan, baik untuk pengaturan pelaporan dana kampanye, meningkatkan partisipasi pemilih muda, maupun pendidikan pemilih.
Oleh karena itu, KPU RI menjajaki kerja sama dengan tiga lembaga sekaligus, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Agama (Kemenag) melalui penandatanganan nota kesepahaman.
"Banyak topik-topik yang harus dikerjakan yang tentu kemudian harus melibatkan berbagai pihak," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/9).
Baca juga : Pernyataannya Jadi Polemik, Ini Pembelaan Menag Yaqut Soal Bid’ah Pilih Amin
Menurutnya, pelibatan PPATK pada Pemilu 2024 disebabkan adanya kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Oleh karena itu, peserta pemilu diwajibkan menyiapkan rekening khusus dana kampanye. Peran PPATK dibutuhkan karena transaksi yang dilakukan melibatkan transfer via bank.
Hasyim juga menyoroti jumlah pemilih muda yang tersebar di berbagai organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, peran Kemenpora berkontribusi untuk meningkatkan sportivitas dalam pemilu.
Baca juga : Ridwan Kamil Dampingi Ganjar Pranowo, ini Respons Sandiaga Uno
Sementara Kemenag berperan dalam pendidikan pemilih, mengingat kementerian tersebut mengurusi lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Dalam acara yang sama, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana siap mendukung KPU terkait pengusutan dana dari kegiatan ilegal untuk pembiayaan kontestasi politik. Pihaknya bakal mengkaji secara khusus mengenai batasan dana sumbangan untuk kampanye.
"PPATK ingin pemilu ke depan ketika memilih kepemimpinan dengan adu gagasan visi dan misi. Bukan adu kekuatan uang, apalagi berasal dari sumber-sumber ilegal," katanya.
Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo juga berkomitmen membantu KPU untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ia menjelaskan, tugas Kemenpora dalam gelaran pemilu antara lain mendorong pendidikan politik, demokratisasi,d an partisipasi anak muda.
Adapun Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pihaknya bakal bersedia menyediakan seluruh instrumen yang dikendalikan Kemenag untuk kepentingan sosialisasi kepemiluan, utamanya madrasah aliyah dan perguruan tinggi.
"Kita punya KUA yang tersebar di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam situasi tertentu kami juga akan sediakan, silakan kalau KPU ingin menggunakan kantor-kantor KUA yang ada di Kemenag untuk kegiatan kepemiluan," tandasnya. (Z-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved