Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyadari pihaknya tidak mungkin mengerjakan gelaran Pemilu 2024 sendirian. Pelibatan berbagai pihak perlu dilakukan, baik untuk pengaturan pelaporan dana kampanye, meningkatkan partisipasi pemilih muda, maupun pendidikan pemilih.
Oleh karena itu, KPU RI menjajaki kerja sama dengan tiga lembaga sekaligus, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Agama (Kemenag) melalui penandatanganan nota kesepahaman.
"Banyak topik-topik yang harus dikerjakan yang tentu kemudian harus melibatkan berbagai pihak," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/9).
Baca juga : Pernyataannya Jadi Polemik, Ini Pembelaan Menag Yaqut Soal Bid’ah Pilih Amin
Menurutnya, pelibatan PPATK pada Pemilu 2024 disebabkan adanya kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Oleh karena itu, peserta pemilu diwajibkan menyiapkan rekening khusus dana kampanye. Peran PPATK dibutuhkan karena transaksi yang dilakukan melibatkan transfer via bank.
Hasyim juga menyoroti jumlah pemilih muda yang tersebar di berbagai organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, peran Kemenpora berkontribusi untuk meningkatkan sportivitas dalam pemilu.
Baca juga : Ridwan Kamil Dampingi Ganjar Pranowo, ini Respons Sandiaga Uno
Sementara Kemenag berperan dalam pendidikan pemilih, mengingat kementerian tersebut mengurusi lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Dalam acara yang sama, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana siap mendukung KPU terkait pengusutan dana dari kegiatan ilegal untuk pembiayaan kontestasi politik. Pihaknya bakal mengkaji secara khusus mengenai batasan dana sumbangan untuk kampanye.
"PPATK ingin pemilu ke depan ketika memilih kepemimpinan dengan adu gagasan visi dan misi. Bukan adu kekuatan uang, apalagi berasal dari sumber-sumber ilegal," katanya.
Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo juga berkomitmen membantu KPU untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ia menjelaskan, tugas Kemenpora dalam gelaran pemilu antara lain mendorong pendidikan politik, demokratisasi,d an partisipasi anak muda.
Adapun Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pihaknya bakal bersedia menyediakan seluruh instrumen yang dikendalikan Kemenag untuk kepentingan sosialisasi kepemiluan, utamanya madrasah aliyah dan perguruan tinggi.
"Kita punya KUA yang tersebar di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam situasi tertentu kami juga akan sediakan, silakan kalau KPU ingin menggunakan kantor-kantor KUA yang ada di Kemenag untuk kegiatan kepemiluan," tandasnya. (Z-5)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved