Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyadari pihaknya tidak mungkin mengerjakan gelaran Pemilu 2024 sendirian. Pelibatan berbagai pihak perlu dilakukan, baik untuk pengaturan pelaporan dana kampanye, meningkatkan partisipasi pemilih muda, maupun pendidikan pemilih.
Oleh karena itu, KPU RI menjajaki kerja sama dengan tiga lembaga sekaligus, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Agama (Kemenag) melalui penandatanganan nota kesepahaman.
"Banyak topik-topik yang harus dikerjakan yang tentu kemudian harus melibatkan berbagai pihak," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/9).
Baca juga : Pernyataannya Jadi Polemik, Ini Pembelaan Menag Yaqut Soal Bid’ah Pilih Amin
Menurutnya, pelibatan PPATK pada Pemilu 2024 disebabkan adanya kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Oleh karena itu, peserta pemilu diwajibkan menyiapkan rekening khusus dana kampanye. Peran PPATK dibutuhkan karena transaksi yang dilakukan melibatkan transfer via bank.
Hasyim juga menyoroti jumlah pemilih muda yang tersebar di berbagai organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, peran Kemenpora berkontribusi untuk meningkatkan sportivitas dalam pemilu.
Baca juga : Ridwan Kamil Dampingi Ganjar Pranowo, ini Respons Sandiaga Uno
Sementara Kemenag berperan dalam pendidikan pemilih, mengingat kementerian tersebut mengurusi lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Dalam acara yang sama, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana siap mendukung KPU terkait pengusutan dana dari kegiatan ilegal untuk pembiayaan kontestasi politik. Pihaknya bakal mengkaji secara khusus mengenai batasan dana sumbangan untuk kampanye.
"PPATK ingin pemilu ke depan ketika memilih kepemimpinan dengan adu gagasan visi dan misi. Bukan adu kekuatan uang, apalagi berasal dari sumber-sumber ilegal," katanya.
Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo juga berkomitmen membantu KPU untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ia menjelaskan, tugas Kemenpora dalam gelaran pemilu antara lain mendorong pendidikan politik, demokratisasi,d an partisipasi anak muda.
Adapun Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pihaknya bakal bersedia menyediakan seluruh instrumen yang dikendalikan Kemenag untuk kepentingan sosialisasi kepemiluan, utamanya madrasah aliyah dan perguruan tinggi.
"Kita punya KUA yang tersebar di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam situasi tertentu kami juga akan sediakan, silakan kalau KPU ingin menggunakan kantor-kantor KUA yang ada di Kemenag untuk kegiatan kepemiluan," tandasnya. (Z-5)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan konsumen dan melanggar hak mereka, terutama jika e-wallet yang diblokir tidak terkait tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved