Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyadari pihaknya tidak mungkin mengerjakan gelaran Pemilu 2024 sendirian. Pelibatan berbagai pihak perlu dilakukan, baik untuk pengaturan pelaporan dana kampanye, meningkatkan partisipasi pemilih muda, maupun pendidikan pemilih.
Oleh karena itu, KPU RI menjajaki kerja sama dengan tiga lembaga sekaligus, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Agama (Kemenag) melalui penandatanganan nota kesepahaman.
"Banyak topik-topik yang harus dikerjakan yang tentu kemudian harus melibatkan berbagai pihak," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/9).
Baca juga : Pernyataannya Jadi Polemik, Ini Pembelaan Menag Yaqut Soal Bid’ah Pilih Amin
Menurutnya, pelibatan PPATK pada Pemilu 2024 disebabkan adanya kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Oleh karena itu, peserta pemilu diwajibkan menyiapkan rekening khusus dana kampanye. Peran PPATK dibutuhkan karena transaksi yang dilakukan melibatkan transfer via bank.
Hasyim juga menyoroti jumlah pemilih muda yang tersebar di berbagai organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, peran Kemenpora berkontribusi untuk meningkatkan sportivitas dalam pemilu.
Baca juga : Ridwan Kamil Dampingi Ganjar Pranowo, ini Respons Sandiaga Uno
Sementara Kemenag berperan dalam pendidikan pemilih, mengingat kementerian tersebut mengurusi lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Dalam acara yang sama, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana siap mendukung KPU terkait pengusutan dana dari kegiatan ilegal untuk pembiayaan kontestasi politik. Pihaknya bakal mengkaji secara khusus mengenai batasan dana sumbangan untuk kampanye.
"PPATK ingin pemilu ke depan ketika memilih kepemimpinan dengan adu gagasan visi dan misi. Bukan adu kekuatan uang, apalagi berasal dari sumber-sumber ilegal," katanya.
Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo juga berkomitmen membantu KPU untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ia menjelaskan, tugas Kemenpora dalam gelaran pemilu antara lain mendorong pendidikan politik, demokratisasi,d an partisipasi anak muda.
Adapun Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pihaknya bakal bersedia menyediakan seluruh instrumen yang dikendalikan Kemenag untuk kepentingan sosialisasi kepemiluan, utamanya madrasah aliyah dan perguruan tinggi.
"Kita punya KUA yang tersebar di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam situasi tertentu kami juga akan sediakan, silakan kalau KPU ingin menggunakan kantor-kantor KUA yang ada di Kemenag untuk kegiatan kepemiluan," tandasnya. (Z-5)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Gaji dan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI menjadi yang paling besar se-Indonesia.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (22/5). Salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening dormant
Masyarakat dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved