Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak Kapolri segera bertanggung jawab atas buruknya manajemen penggunaan gas air mata yang mengenai siswa sekolah saat mengamankan unjuk rasa warga di Pulau Rempang, Batam.
"Kapolri harus bertanggung jawab dan tegas mengevaluasi manajemen penggunaan gas air mata oleh aparat dalam menangani unjuk rasa," kata Netty.
"Apakah SOP penggunaannya tidak mempertimbangkan keberadaan anak-anak dan lingkungan sekolah? Kenapa aparat bisa sembrono begitu hingga asapnya mengenai siswa-siswa sekolah," kata Netty melalui keterangan pers pada Jumat, (8/9).
Baca juga: Potret Usang Pembangunan di Pulau Rempang
Berdasarkan liputan video yang beredar di media sosial, terlihat sebuah sekolah dipenuhi kepulan asap gas air mata dan tampak siswa-siswa sekolah menangis ketakutan saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis, 7 September 23, di Pulau Rempang, Batam.
"Tidak hanya itu, bahkan belasan murid SMP Negeri 22 Tanjung Kertang, Rempang, pingsan dan lemas terkena gas air mata yang ditembakkan kepolisian saat bentrokan," ujar Netty.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal terhadap kesehatan, apalagi yang kena ini adalah anak-anak," tambah Netty.
Baca juga: Bentrokan di Pulau Rempang, Puan Minta Aparat Lebih Humanis dan Persuasif
Menurut penjelasan ahli kesehatan, dikutip Netty, dampak gas air mata di antaranya dapat mengakibatkan iritasi kimia yang dapat menyebabkan lakrimasi atau mata berair, blefarospasme yaitu sulit membuka mata, nyeri superfisial seperti sensasi terbakar pada mata, reaksi alergi dermatitis kontak pada mata dan pandangan kabur.
Selain soal manajemen penggunaan gas air mata, Netty juga mengingatkan pemerintah agar proses pembangunan proyek strategis nasional tidak mengorbankan masyarakat.
Baca juga: Aparat Serang Warga di Rempang Batam, Pengamat: Polisi belum Paham Aturan
"Proyek strategis harus memberi dampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai pembangunannya justru mengorbankan masyarakat, institusi pendidikan dan anak-anak di Batam. Generasi masa depan bangsa yang sehat dan berpendidikan jauh lebih penting dari proyek tersebut," tegas Netty.
Oleh sebab itu, Netty meminta Kapolri bersikap tegas atas insiden tersebut. "Polri harus lebih bijak dan lebih cerdas dalam menghadapi massa. Belajarlah dari berbagai kasus yang telah terjadi sebelumnya; perbaiki mekanisme penanganan bentrokan," tuturnya. (RO/S-4)
Massa yang berkumpul di depan Kampus UPI Jalan Veteran Purwakarta, kemudian bergerak melakukan long march, menyusuri jalan protokol, Purwakarta.
RATUSAN mantan pegawai pabrik gula (PG) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) se Jawa Tengah (jateng) menggelar aksi jalan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta, menuntut uang pensiun yang layak.
Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak punya pilihan selain menurunkan Garda Nasional ke Los Angeles.
Jaksa Agung Rob Bonta dan Gubernur California Gavin Newson menggugat pemerintahan Trump atas pengerahan Garda Nasional ke Los Angeles.
Aksi dilakukan setelah dua warga ditetapkan sebagai tersangka penambang emas ilegal di lahan milik Perhutani.
MASSA unjuk rasa ojek online (ojol) telah membubarkan diri dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa demo ojol mulai bubar dengan tertib sekitar pukul 17.45 WIB.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Prabowo mengatakan bahwa ada pihak yang selalu berusaha merusak citra kepolisian dengan segala cara
Kehadiran robot tersebut masih bersifat demonstratif dan edukatif.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-79 seharusnya tidak berhenti pada seremoni
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved