Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak Kapolri segera bertanggung jawab atas buruknya manajemen penggunaan gas air mata yang mengenai siswa sekolah saat mengamankan unjuk rasa warga di Pulau Rempang, Batam.
"Kapolri harus bertanggung jawab dan tegas mengevaluasi manajemen penggunaan gas air mata oleh aparat dalam menangani unjuk rasa," kata Netty.
"Apakah SOP penggunaannya tidak mempertimbangkan keberadaan anak-anak dan lingkungan sekolah? Kenapa aparat bisa sembrono begitu hingga asapnya mengenai siswa-siswa sekolah," kata Netty melalui keterangan pers pada Jumat, (8/9).
Baca juga: Potret Usang Pembangunan di Pulau Rempang
Berdasarkan liputan video yang beredar di media sosial, terlihat sebuah sekolah dipenuhi kepulan asap gas air mata dan tampak siswa-siswa sekolah menangis ketakutan saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis, 7 September 23, di Pulau Rempang, Batam.
"Tidak hanya itu, bahkan belasan murid SMP Negeri 22 Tanjung Kertang, Rempang, pingsan dan lemas terkena gas air mata yang ditembakkan kepolisian saat bentrokan," ujar Netty.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal terhadap kesehatan, apalagi yang kena ini adalah anak-anak," tambah Netty.
Baca juga: Bentrokan di Pulau Rempang, Puan Minta Aparat Lebih Humanis dan Persuasif
Menurut penjelasan ahli kesehatan, dikutip Netty, dampak gas air mata di antaranya dapat mengakibatkan iritasi kimia yang dapat menyebabkan lakrimasi atau mata berair, blefarospasme yaitu sulit membuka mata, nyeri superfisial seperti sensasi terbakar pada mata, reaksi alergi dermatitis kontak pada mata dan pandangan kabur.
Selain soal manajemen penggunaan gas air mata, Netty juga mengingatkan pemerintah agar proses pembangunan proyek strategis nasional tidak mengorbankan masyarakat.
Baca juga: Aparat Serang Warga di Rempang Batam, Pengamat: Polisi belum Paham Aturan
"Proyek strategis harus memberi dampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai pembangunannya justru mengorbankan masyarakat, institusi pendidikan dan anak-anak di Batam. Generasi masa depan bangsa yang sehat dan berpendidikan jauh lebih penting dari proyek tersebut," tegas Netty.
Oleh sebab itu, Netty meminta Kapolri bersikap tegas atas insiden tersebut. "Polri harus lebih bijak dan lebih cerdas dalam menghadapi massa. Belajarlah dari berbagai kasus yang telah terjadi sebelumnya; perbaiki mekanisme penanganan bentrokan," tuturnya. (RO/S-4)
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Polri pastikan dua kerangka di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan. Hasil forensik: tewas akibat luka bakar tanpa tanda penganiayaan.
Presiden Ekuador Daniel Noboa selamat dari serangan massa yang melempari batu dan menembaki iring-iringan mobilnya di tengah aksi protes kenaikan harga BBM.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Lapas Kelas I Cipinang bergerak cepat menjalin koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan pengendalian peredaran vape etomidate yang melibatkan warga binaan.
KNAI mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga independensi dan stabilitas keamanan nasional.
USAI meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Polri menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah ke sejumlah wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved