Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Anin mencapai rekor tertinggi. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebanyak 81,6% publik yang merasa puas terhadap Jokowi.
Sebanyak 12,0% di antaranya bahkan menyatakan sangat puas dipimpin oleh Jokowi. Hanya 17,4% yang merasa tidak puas, termasuk 0,6% saja yang menyatakan tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1%.
Baca juga: Untuk Pertama Kalinya Elektabilitas Prabowo Subianto Turun
Kepuasan publik terus meningkat sejak awal tahun, hingga menembus batas psikologis 80% pada survei digelar Juni 2023 dan kini mencatatkan rekor baru. Tingginya tingkat kepuasan terjadi menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi untuk periode kedua.
Hal tersebut mengisyaratkan tingginya pula harapan publik terhadap keberlanjutan program setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Publik menginginkan agar kepemimpinan nasional hasil Pemilu 2024 mendatang bisa terus melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Jokowi.
“Rekor kepuasan publik yang mencapai 81,6 persen menandai tingginya harapan publik akan keberlanjutan program Jokowi pasca-2024,” ujar peneliti senior CPCS Hatta Binhudi lewat keterangan yang diterima Senin (4/9).
Baca juga: Anies: Hasil Survei Internal Berbeda Jauh dengan Lembaga Survei
Menurut Hatta, wacana keberlanjutan program Jokowi tecermin dalam peta konstelasi menuju pencapresan dan koalisi partai-partai. “Dua capres yang dominan, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, merepresentasikan kuatnya harapan keberlanjutan,” tandas Hatta.
Elektabilitas Prabowo dan Ganjar kini bersaing memperebutkan posisi unggul dalam bursa capres. “Keduanya juga disokong oleh koalisi partai-partai dari pemerintah, yang dipimpin oleh dua partai utama penyokong pemerintah, yaitu PDIP dan Gerindra,” imbuh Hatta.
Baca juga: Anies-Muhaimin Akan Berbagi Kantong Suara dengan Ganjar dan Prabowo
Anies Baswedan yang paling kencang menyuarakan perubahan selalu menempati peringkat ketiga.
Dalam pidato deklarasi capres-cawapres di Surabaya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang-terangan menyatakan bakal melanjutkan capaian program Jokowi.
Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik dan sokongan partai-partai politik, situasi menuju tahapan elektoral selanjutnya juga dibayang-bayangi oleh potensi masalah ekonomi. “Setelah terus menurun sejak awal tahun, inflasi Agustus kembali naik menjadi 3,27 persen,” jelas Hatta.
Kenaikan harga beras menjadi pemicu utama meingkatnya inflasi, karena dampak El Nino dan larangan ekspor bahan pangan oleh sejumlah negara. Indonesia masih dihadapkan pada kurangnya produksi pangan domestik, sehingga harus membuka keran impor.
“Pemerintah harus mencari solusi yang efektif agar tingkat kepuasan publik tidak kembali merosot menjelang tahapan pemilu berikutnya,” pungkas Hatta.
Survei CPCS dilakukan pada 21-27 Agustus 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9%dan pada tingkat kepercayaan 95%. (H-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved