Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Anin mencapai rekor tertinggi. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebanyak 81,6% publik yang merasa puas terhadap Jokowi.
Sebanyak 12,0% di antaranya bahkan menyatakan sangat puas dipimpin oleh Jokowi. Hanya 17,4% yang merasa tidak puas, termasuk 0,6% saja yang menyatakan tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1%.
Baca juga: Untuk Pertama Kalinya Elektabilitas Prabowo Subianto Turun
Kepuasan publik terus meningkat sejak awal tahun, hingga menembus batas psikologis 80% pada survei digelar Juni 2023 dan kini mencatatkan rekor baru. Tingginya tingkat kepuasan terjadi menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi untuk periode kedua.
Hal tersebut mengisyaratkan tingginya pula harapan publik terhadap keberlanjutan program setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Publik menginginkan agar kepemimpinan nasional hasil Pemilu 2024 mendatang bisa terus melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Jokowi.
“Rekor kepuasan publik yang mencapai 81,6 persen menandai tingginya harapan publik akan keberlanjutan program Jokowi pasca-2024,” ujar peneliti senior CPCS Hatta Binhudi lewat keterangan yang diterima Senin (4/9).
Baca juga: Anies: Hasil Survei Internal Berbeda Jauh dengan Lembaga Survei
Menurut Hatta, wacana keberlanjutan program Jokowi tecermin dalam peta konstelasi menuju pencapresan dan koalisi partai-partai. “Dua capres yang dominan, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, merepresentasikan kuatnya harapan keberlanjutan,” tandas Hatta.
Elektabilitas Prabowo dan Ganjar kini bersaing memperebutkan posisi unggul dalam bursa capres. “Keduanya juga disokong oleh koalisi partai-partai dari pemerintah, yang dipimpin oleh dua partai utama penyokong pemerintah, yaitu PDIP dan Gerindra,” imbuh Hatta.
Baca juga: Anies-Muhaimin Akan Berbagi Kantong Suara dengan Ganjar dan Prabowo
Anies Baswedan yang paling kencang menyuarakan perubahan selalu menempati peringkat ketiga.
Dalam pidato deklarasi capres-cawapres di Surabaya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang-terangan menyatakan bakal melanjutkan capaian program Jokowi.
Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik dan sokongan partai-partai politik, situasi menuju tahapan elektoral selanjutnya juga dibayang-bayangi oleh potensi masalah ekonomi. “Setelah terus menurun sejak awal tahun, inflasi Agustus kembali naik menjadi 3,27 persen,” jelas Hatta.
Kenaikan harga beras menjadi pemicu utama meingkatnya inflasi, karena dampak El Nino dan larangan ekspor bahan pangan oleh sejumlah negara. Indonesia masih dihadapkan pada kurangnya produksi pangan domestik, sehingga harus membuka keran impor.
“Pemerintah harus mencari solusi yang efektif agar tingkat kepuasan publik tidak kembali merosot menjelang tahapan pemilu berikutnya,” pungkas Hatta.
Survei CPCS dilakukan pada 21-27 Agustus 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9%dan pada tingkat kepercayaan 95%. (H-3)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved