Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merampungkan berkas kasus tersangka sekaligus Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana. Dia segera diadili dalam dugaan suap pengadaan CCTV dan jaringan internet di Bandung Smart City.
"Telah selesai dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik pada tim jaksa KPK dengan tersangka YM (Yana Mulyana)," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (14/8).
Yana bakal diadili sebagai penerima suap dalam kasus tersebut. Dia bakal ditahan lagi selama 20 hari sembari menunggu persidangan.
Baca juga: KPK Pelajari Fakta untuk Bongkar Keterlibatan Menhub di Korupsi Jalur Kereta
"Sampai dengan 30 Agustus 2023 di Rumah Tahanan KPK," ujar Ali.
Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK kini tinggal merampungkan dakwaannya. Berkas itu ditarget selesai dalam waktu 14 hari kerja.
Baca juga: Tidak Sanggup Tangkap Buronan Kirana Kotama, Ini Alasan KPK
Yana Mulyana ditangkap KPK pada 14 April 2023. Lembaga antirasuah menemukan barang bukti berupa mata uang asing dalam bentuk dollar Singapura, dollar Amerika Serikat, ringgit Malaysia, yen, dan bath.
Ditemukan juga sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan coklat dengan total seluruhnya setara Rp924,6 juta.
Yana berstatus sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan pengadaan jasa internet untuk layanan digital Bandung Smart City. Penangkapan itu terjadi atas adanya laporan dari masyarakat yang menyampaikan bakal ada penyerahan uang panas ke penyelenggara negara. (Z-11)
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KPK komentari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
HUKUMAN terhadap narapidana kasus KTP-E Setya Novanto (Setnov) yang dipangkas oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.
Farhan mengatakan dengan jeda waktu tersebut dampak yang dirasakan yakni krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Potensi Kota Bandung dalam perkembangan UMKM sangat pesat, mulai dari fesyen sampai kuliner sebagai penggerak industri secara keseluruhan.
Farhan menekankan agar waktu finish lomba dapat pukul 0730 atau selambatnya pukul 08.00 WIB.
MUHAMMAD Farhan dan Erwin resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih periode 2025-2030.
Calon Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi hasil survei dua lembaga yang menempatkan dirinya dengan elektabiltias tertinggi.
KPU Kota Bandung membatasi jumlah pengantar karena kapasitas ruangan juga tidak mencukup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved