Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam kasus suap pembangunan jalur kereta. Fakta-fakta persidangan kini sedang dipelajari.
"Ketika di persidangan, yang bersangkutan (saksi yang menyebut keterlibatan Budi Karya) menyampaikan. Tentu nanti kita lihat fakta persidangannya seperti apa," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur di Jakarta, Senin (14/8).
Asep mengatakan jaksa bakal membuat laporan dalam persidangan kasus tersebut. Semua informasi termasuk keterlibatan pihak lain bakal diusut untuk mengembangkan perkara jika ditemukan bukti yang cukup.
Baca juga: Tidak Sanggup Tangkap Buronan Kirana Kotama, Ini Alasan KPK
"Kalau memang tindak pidananya dirasa cukup, tindak pidana korupsi, bukti-buktinya ada di persidangan, nanti jaksa penuntut umum akan membuat laporan perkembangan penuntutan berdasarkan fakta-fakta di persidangan," tuturnya.
Menurut Asep, Budi Karya juga bisa dipanggil dalam persidangan jika jaksa dan hakim ingin mendalami keterlibatannya.
Baca juga: KPK: Harun Masiku Ada di Negara Tetangga
"Nanti yang bersangkutan (Budi Karya) mungkin bisa saja dihadirkan untuk mengetahui cerita yang sebenarnya," tandasnya.
Dugaan keterlibatan Budi Karya muncul setelah Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi menyampaikan informasi tersebut saat bersaksi.
KPK telah memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mendalami perkara. Dia diminta menjelaskan proses pengawasan pengerjaan proyek di instansinya.
"Dikonfirmasi juga mengenai bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. (Z-11)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved