Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ogah memikirkan laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terhadapnya. Dia meyakini telah bekerja dengan benar saat operasi tangkap tangan (OTT) di Badan SAR Nasional (Basarnas) terjadi.
"Bilang ke MAKI, emang gue pikirin. Terserah MAKI mau melaporkan apa saja, saya enggak peduli," kata Alex saat dikonfirmasi pada Kamis (3/8) Agustus 2023.
Alex menyerahkan kelanjutan laporan ke Dewas KPK. Dia enggan meladeni MAKI yang menilainya melakukan pelanggaran etik. "Ngapain mikirin laporan MAKI yang enggak bermutu," ucap Alex.
Baca juga: KPK tidak Permasalahkan Pelaporan Alexander Marwata kepada Dewan Pengawas
Sebelumnya, MAKI rampung melaporkan pimpinan Lembaga Antirasuah ke Dewas atas OTT di Basarnas. Tapi, cuma Alexander Marwata yang diadukan.
"Pak Alexander Marwata telah melakukan tindak di luar prosedur terkait dengan penetapan tersangka Marsdya HA (Kepala Basarnas Henri Alfiandi)," kata kuasa hukum MAKI Kurniawan Adi Nugroho di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023.
Baca juga: Hanya Alexander Marwata yang Dilaporkan Maki ke Dewas KPK
Kurniawan menyebut Alex harus bertanggung jawab atas penetapan tersangka Henri dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Sebab, KPK tidak berwenang memproses hukum dua perwira TNI itu.
Alex juga disalahkan karena mengumumkan Henri dan Afri sebagai tersangka tanpa ada surat perintah penyidikan (sprindik). Lembaga Antirasuah diyakini membuat keputusan yang kacau. (Z-3)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
KETUA Dewan Pers, Komarudin Hidayat mengungkapkan bahwa terhambatnya filantropi di Indonesia disebabkan oleh krisis kepercayaan publik serta minimnya transparansi terhadap masyarakat.
Para insan pers juga harus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika jurnalistik. Sehingga, informasi yang diberikan kepada masyarakat memiliki tujuan yang baik.
Abdul menyebut penulis melaporkan soal kolomnya yang terbit hari 22 Mei dan peristiwa yang mengikutinya.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut komposisi Pengurus Dewan Pers baru Periode 2025-2028 yang dipimpin oleh Komaruddin Hidayat.
dewan pers
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved