Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8) sore, hanya untuk membahas perihal pariwisata. Ia mengaku tidak ada pembicaraan soal politik dalam kesempatan tersebut.
"Tidak (ada politik. Soal pariwisata. Orang jam 4 sore jadwal pariwisata," ujar Jokowi di Senayan, Jakarta, Rabu (2/8).
Pada hari yang sama dengan Sandiaga Uno, Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Lagi-lagi, menurut Jokowi, tidak ada pembahasan soal politik di situ.
Baca juga: Presiden Ajak Perajin dan Desainer Batik Bangkit Pascapandemi
Pertemuan itu dilakukan guna membahas mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid Bin Salman Bin Abdul Aziz.
"Itu laporan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi," ucap Jokowi.
Baca juga: Indonesia Negara Paling Percaya Tuhan, Jokowi: Itu Modal Kuat
Sebelumnya, Sandiaga setelah diterima Presiden Jokowi pada Selasa sore di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan pertemuannya dengan Jokowi berlangsung empat mata dan membahas soal pariwisata dan politik. Sandiaga juga mengatakan setelah diterima Presiden Jokowi, dirinya berpapasan dengan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Pertemuan kami hanya berdua membahas pariwisata. Tapi juga ada diskusi ringan. Diskusi-diskusi ringan, diskusi tipis-tipis tentang politik," ucap Sandiaga, Selasa (1/8).
Pembicaraan politik yang dibahas dengan Presiden, aku Sandiaga, adalah soal kegiatannya setelah dua bulan bergabung bersama PPP. Dia menyampaikan kepada Presiden mengenai berbagai aspirasi masyarakat dari hasil kunjungannya ke lapangan, yakni mengenai inflasi, kebutuhan lapangan kerja, dan pentingnya pemerintahan bersih korupsi.
"Perkembangan terkini, saya baru dua bulan bergabung dengan partai baru seperti apa dari hasil kunjungan ke masyarakat, apa yang disampaikan aspirasi, apa saja yang perlu dipercepat pembangunan berkaitan dengan situasi di destinasi-destinasi unggulan," tandasnya.
FORUM bisnis Indonesia-Tiongkok bertajuk The Indonesia-China Business Bridge: Your Gateway to Investing in Indonesia digelar di Jakarta, Rabu (21/1).
GUNA mendorong kemandirian para ibu rumah tangga, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Rumah Zakat menggelar Pelatihan Tata Boga Pembuatan Talam Singkong dan Muffin Pisang.
HADIRKAN kemandirian, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Gerakan Mahasiswa Wirausaha (Gemawira) dan Bank Infaq Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) menggelar Workshop.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama Bank Infaq Amanah Banyumanik menggelar Workshop Baking Pizza dan Wingko Singkong bertajuk 'Berkah Melimpah Inovasi Komoditas Lokal'.
GUNA membuka lapangan kerja bagi para ibu, Yayasan Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan OK OCE Forever kembali menggelar pelatihan pengolahan kuliner populer, yakni nugget dan dimsum mentai.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama Relawan Kamie Muda Aceh menyalurkan sembako di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, pada 5–6 Januari 2026.
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved