Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8) sore, hanya untuk membahas perihal pariwisata. Ia mengaku tidak ada pembicaraan soal politik dalam kesempatan tersebut.
"Tidak (ada politik. Soal pariwisata. Orang jam 4 sore jadwal pariwisata," ujar Jokowi di Senayan, Jakarta, Rabu (2/8).
Pada hari yang sama dengan Sandiaga Uno, Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Lagi-lagi, menurut Jokowi, tidak ada pembahasan soal politik di situ.
Baca juga: Presiden Ajak Perajin dan Desainer Batik Bangkit Pascapandemi
Pertemuan itu dilakukan guna membahas mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid Bin Salman Bin Abdul Aziz.
"Itu laporan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi," ucap Jokowi.
Baca juga: Indonesia Negara Paling Percaya Tuhan, Jokowi: Itu Modal Kuat
Sebelumnya, Sandiaga setelah diterima Presiden Jokowi pada Selasa sore di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan pertemuannya dengan Jokowi berlangsung empat mata dan membahas soal pariwisata dan politik. Sandiaga juga mengatakan setelah diterima Presiden Jokowi, dirinya berpapasan dengan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Pertemuan kami hanya berdua membahas pariwisata. Tapi juga ada diskusi ringan. Diskusi-diskusi ringan, diskusi tipis-tipis tentang politik," ucap Sandiaga, Selasa (1/8).
Pembicaraan politik yang dibahas dengan Presiden, aku Sandiaga, adalah soal kegiatannya setelah dua bulan bergabung bersama PPP. Dia menyampaikan kepada Presiden mengenai berbagai aspirasi masyarakat dari hasil kunjungannya ke lapangan, yakni mengenai inflasi, kebutuhan lapangan kerja, dan pentingnya pemerintahan bersih korupsi.
"Perkembangan terkini, saya baru dua bulan bergabung dengan partai baru seperti apa dari hasil kunjungan ke masyarakat, apa yang disampaikan aspirasi, apa saja yang perlu dipercepat pembangunan berkaitan dengan situasi di destinasi-destinasi unggulan," tandasnya.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Pengaturan pelindungan merek non-use masih terdapat kesenjangan dan ketidaksesuaian antara ideal dan realitas.
Krisis geopolitik, perang dagang, hingga kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi tantangan di tengah target pertumbuhan ekonomi.
IPO Bootcamp 2025 hadir di Jakarta bersama Sandiaga Uno dan para praktisi bisnis untuk membekali pelaku usaha dengan strategi meningkatkan valuasi hingga 10x dan mempersiapkan IPO.
Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto
DALAM rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Rumah SandiUno Indonesia (RSI) menggelar acara RSI Fun Run 2025.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved