Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan generasi muda Partai Golkar di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7). Ilham mengaku heran ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG).
Menurut Ilham, GMPG tidak dikenal dalam Partai Golkar. Ilham mengaku baru pertama kali mendengar ada GMPG. "GMPG ini tidak dikenal dalam Partai Golkar. Saya baru pertama kali mendengar ada GMPG. Harusnya tidak boleh menggunakan nama Partai Golkar," tutur Ilham dalam keterangan resminya, Rabu (26/7).
Ilham menambahkan, insiden yang diduga melibatkan para generasi muda partai berlambang pohon beringin ini sempat menjadi perbincangan kurang baik untuk nama partai secara keseluruhan. Menurutnya, kericuhan seharusnya tidak terjadi jika para pihak menggunakan kepala dingin dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.
Baca juga: Bamsoet: Dukungan Kepada Airlangga tergantung Situasi Partai
"Saya sebagai Ketua Bidang Pemuda & Olahraga DPP Partai Golkar menyesali atas kericuhan yang terjadi dan meminta maaf khususnya rekan-rekan media yang menjadi korban atas insiden kericuhan di Restoran Pulau Dua, hari ini," tutur Ilham.
Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
Ketua Umum AMPG ex-officio Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga ini menegaskan, izin itu diperlukan, sebab diskusi tersebut menggunakan dan mengatasnamakan Partai Golkar.
Baca juga: Isu Munaslub Golkar Dinilai tak Untungkan Ganjar, Prabowo, ataupun Anies
"Kalau tidak meminta izin, seharusnya tidak boleh membawa atribut, logo, atau simbol-simbol mengatasnamakan Partai Golkar. Karena kalau membawa atribut dan simbol, berarti ingin mewakili Partai Golkar, bagaimanapun Partai kami memiliki aturan-aturan yang baku dan mengikat bagi seluruh kadernya" tegas Ilham.
Ilham meminta seluruh kader muda Golkar untuk menjunjung tinggi soliditas internal. Ia mengingatkan, semakin mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, ujian dan cobaan untuk Partai Golkar akan semakin kuat.
"Untuk itulah, dibutuhkan kebijaksanaan, kedewasaan dalam berorganisasi seluruh kader Golkar. Baik generasi muda maupun kader senior yang seharusnya patut dijadikan teladan," ujar Ilham.
Diketahui, diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar digelar di Restoran Pulau Dua, Senayan, pada Rabu (26/7). Diskusi ini dihadiri sejumlah narasumber antara lain, politikus Sirajuddin Wahab, anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam, Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago, dan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. (RO/S-3)
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Tim Unit Ranmor dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang menangkap kedua pelaku pada 19 Juli 2025
Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved