Isu Munaslub Golkar Dinilai tak Untungkan Ganjar, Prabowo, ataupun Anies

DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai isu munaslub Partai Golkar tidak menguntungkan bagi poros capres Prabowo Subianto maupun kubu Ganjar Pranowo. Hal itu dikarenakan hingga saat ini, Golkar belum memutuskan secara resmi arah dukungan pada Pilpres 2024.

"Ya tidak ada untungnya bagi poros Ganjar atau Prabowo. Jadi kekisruhan ini ya murni internal Golkar, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Karena sampai saat ini Golkar belum memutuskan ke mana," terang Adi.

Wacana munaslub Partai Golkar lebih santer mengemuka seiring pemeriksaan Ketum Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung RI sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.

Baca juga: Bahlil Nyatakan Siap Jadi Ketum Golkar Asal Melalui Munaslub

“Jadi apa pun yang terjadi pada Golkar tidak ada hubungannya dengan Ganjar, Prabowo, atau Anies. Kecuali kalau sudah memutuskan dukungan pada salah satu capres,” tegasnya.

Menurut Adi, isu munaslub yang beredar saat ini masih menjadi konsumsi elite partai berlambang pohon beringin itu. Belum terdengar ada DPD Golkar yang turut menyuarakan penyelenggaraan munaslub.

Baca juga: Bamsoet: Golkar Pastikan Beri Bantun Hukum untuk Airlangga

"Munaslub ini konsumsi dan wacana elite, karena yang omong kan elite Golkar. Belum ada satu pun pengurus DPD yang berhak mengusulkan munaslub itu bersuara. Karena yang berhak meminta dan mengusulkan munaslub itu DPD-DPD sesuai AD/ART Golkar, bukan elite,” tandasnya.

Menurutnya, AD/ART Partai Golkar menyebut munaslub harus melalui sejumlah tata cara dan prosedural.

“Harus diusulkan dan disetujui oleh 2/3 pengurus DPD, itu tidak gampang. Sekalipun kalau ada munaslub, ada penggantian, itu kan harus pengurus harian," tegasnya.

Saling Berkaitan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, kisruh yang tengah dialami Partai Golkar dan pemanggilan Ketua Umum Airlangga Hartarto saling berkaitan. 

“Kisruh ini jelas saling terkait, baik wacana munaslub maupun upaya pemanggilan di Kejagung sama-sama libatkan kekuasaan, bahkan (Menko Marves) Luhut dan (Kepala BKPM) Bahlil sudah intervensi wacana untuk gulingkan Ketum Golkar," ujar Dedi. 

Beberapa waktu lalu, Golkar diterpa kabar agar dilakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketum Airlangga. Kemudian, kemarin Ketum Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi persetujuan ekspor (PE) crude palm oil (CPO).

“Jika Luhut ada di balik penggulingan, maka arah koalisi jelas ditentukan oleh Jokowi, Luhut hanya perpanjangan tangan, begitu halnya Ridwan Hisjam atau Bahlil. Golkar sejauh ini selalu berada di garis depan kekuasaan, tentu arahnya lebih mungkin diarahkan oleh kekuasaan pula,” jelas Dedi. 

Dedi menambahkan, situasi saat ini, siapa saja yang tidak bersemangat bersama penguasa, maka harus bersiap hadapi persoalan sebagaimana Demokrat dan Nasdem.

“Airlangga seperti sedang menghadapi ujian loyalitas, bisa saja faktor lambannya Airlangga dalam memihak Ganjar atau Prabowo, sehingga membuat dirinya dianggap sedang menguji situasi dan bersiap ambil langkah berbeda seperti Nasdem, terlebih baru saja ia merestui kader Golkar untuk ikut serta dalam perayaan konsolidasi Nasdem,” kata Dedi. (Z-7)