Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamseot) memastikan pihaknya akan memberikan bantuan hukum terhadap Ketua Umum Airlangga Hartarto. Hal ini menyusul dipanggilnya Airlangga oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Partai ada bantuan hukum, nanti ada mekanismenya," ujar Bamsoet ditemui di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Selasa (25/7).
Bamsoet enggan membeberkan mekanisme yang bakal dilakukan partainya untuk Airlangga. Namun, ia memastikan bantuan hukum merupakan standar yang diterapkan setiap partai untuk membantu kadernya.
Baca juga: Wasekjen Golkar Sebut Airlangga Hartarto Mampu Jaga Perekonomian tetap Kuat
Sebelumnya, Airlangga yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor CPO pada 2021-2022. Airlanga dijejali 46 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan," ujar Airlangga sesuai menjalani pemeriksaan, Senin (24/7) malam.
Baca juga: Presiden Buka Suara soal Pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh Kejagung
Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Menko Airlangga berjalan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan penyidik pun sudah dijawab dengan baik pula.
"Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Pemeriksaan ada 46 pertanyaan dan keseluruhan telah dijawab dengan baik oleh beliau," ucapnya. (Z-10)
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengganti Musa Rajekshah atau Ijeck
Partai Golkar Kabupaten Bogor mengumumkan partisipasi dalam gerakan kemanusiaan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra Utara.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved