Presiden Buka Suara soal Pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh Kejagung

Presiden Joko Widodo buka suara terkait pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit.

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.

"Ya, kita harus menghormati proses hukum di mana pun, di KPK, di kepolisian, dan di kejaksaan. Semua harus menghormati," ujar Jokowi di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7).

Baca juga: Kejagung Dalami Peran Airlangga Hartarto saat Minyak Goreng Langka

Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketua Umum Golkar itu diperiksa selama 12 jam lebih. Ia tiba di Gedung Bundar Pidsus sekitar pukul 08.24 WIB dan baru keluar dari ruang pemeriksaan pukul 21.00 WIB.

Baca juga: Pengamat: Pemanggilan Airlangga tak Lepas dari Unsur Politik

"Saya hari ini hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan bisa menjawab semuanya," kata Airlangga usai pemeriksaan.

Diketahui, ada tiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi crude palm oil quot (CPO), yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup.

Perkara tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun dengan lima orang terdakwa yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam rentang 5-8 tahun. Mereka yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Lin Chen Wei merupakan staf khusus Menko Airlangga Hartarto, namun selama penyidikan hingga persidangan tidak ada pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.