Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERHASILAN pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sayang jika tidak dilanjutkan. Kepala Negara selanjutnya diharap bisa meneruskan prestasi yang sudah ada.
"Indonesia memerlukan nakhoda handal dan kuat untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah berhasil. Keberhasilan itu harus terus dilanjutkan," kata Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Effendi Simbolon melalui keterangan tertulis, Jumat, (7/7).
Effendi menjelaskan keberhasilan Jokowi terlihat karena Indonesia mulai bisa berkompetisi di kancah internasional. Kepala Negara juga berhasil menjaga keharmonian bangsa dari Aceh sampai Papua.
Baca juga : Kapolri Harap Presiden 2024 Bisa Dengar Suara Rakyat
Sosok itu dinilai cocok dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan (Menhan) itu dinilai bisa menjadi nahkoda yang baik untuk Indonesia jika terpilih.
Baca juga : Pendukung Prabowo dan Joko Widodo Sepakat Akhiri Politik Pecah Belah
"Secara jujur dan objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo," ujar Effendi.
Effendi sejatinya enggan membandingkan gaya kepemimpinan Prabowo dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, kedua anak bangsa itu pantas bertarung dalam pemilihan umum (pemilu) tahun depan.
"Kita berharap beliau (Ganjar) bertarung di Pilpres yang akan datang akan tetapi tadi kan pertanyaannya pertanyaan saya pribadi, kepada saya pribadi," ucap Effendi. (Z-8)
PEMERINTAH mematangkan persiapan menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, salah satunya soal tarif dagang. Itu dibahas saat pertemuan Prabowo
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 70 tokoh penggerak gizi dan ketahanan pangan nasional. Itu termasuk jajaran Polri serta tokoh masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved