Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap presiden yang terpilih nanti dapat menjadi seorang pemimpin yang bisa mendengar suara rakyat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Pergelaran Wayang Kulit dalam rangka HUT ke-77 Bhayangkara dengan lakon "Wahyu Cakraningrat".
Listyo menjelaskan Wahyu Cakraningrat adalah simbol cerita bagaimana seorang pemimpin berlomba-lomba mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Menurutnya, Wahyu Cakraningrat adalah wahyu yang diberikan kepada pemimpin.
"Harapannya tentunya tema ini juga kemudian bisa mengilhami dan juga bisa menjadi harapan kita semua bahwa seorang pemimpin nantinya diharapkan mengerti, karena dia yang memimpin rakyat, tentunya dia harus mengerti dan mendengar apa yang menjadi suara rakyat. Dia harus dekat dengan rakyat," kata Kapolri di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat malam, (7/7).
Baca juga : Polri Periksa AKB Tri Suhartanto terkait Transaksi Rp300 Miliar
Menurut Listyo, dengan begitu presiden terpilih nanti bisa memimpin dengan baik menuju Indonesia yang lebih baik. Demi semangat bersama untuk mewujudkan Indonesia maju menuju visi Indonesia emas 2045.
Baca juga : Kapolri Aktifkan Lagi Satgas Anti Mafia Bola
Di samping itu, mantan Kapolda Banten tersebut ingin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung damai. Listyo mengatakan mewujudkan pemilu damai menjadi hal yang penting, sebab itu akan menjadi titik krusial di tengah bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
"Sehingga, kemudian dalam konteks pemilu dan memilih pemimpin nasional yang nama nya persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Walaupun tentunya ada perbedaan-perbedaan dalam pilihan," ungkap jenderal bintang empat itu.
Listyo menyebut bila persatuan dan kesatuan tidak bisa dijaga, maka bonus demografi yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia maju tidak akan terjadi. Dia ingin hal itu bisa dihindari dengan menjaga sinergitas dengan masyarakat.
"Mewujudkan pemilu damai, dan terpilih nanti pemimpin nasional yang bisa meneruskan estafet untuk meneruskan Indonesia maju. Itu yang kita harapkan," ucap mantan Kabareskrim Polri itu.
Kapolri sumringah melihat antusiasnya masyarakat menonton wayang kulit. Dia menyebut ada kurang lebih 80 ribu masyarakat datang memadati Lapangan Bhayangkara.
Ribuan orang itu mulai dari TNI, Polri, komunitas masyarakat dari berbagai macam komunitas seperti Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), serta organisasi masyarakat (ormas) lainnya. Menurutnya, ramainya penonton menjadi kegembiraan dan semangat bagi semua bahwa sinergitas, soliditas antara TNI-Polri dan rakyat diharapkan semakin hari bisa semakin kuat.
"Tentunya ini menunjukkan bahwa yang namannya sinergitas dengan seluruh stakeholder dan juga bagaimana di sini juga terbangun suatu kedekatan yang tentunya harus terus kita dorong, bahwa untuk mewujudkan pemilu damai maka Polri-TNI dan seluruh stakeholder terkait juga harus dekat dengan masyarakat," tutur Listyo yang didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (MGN/Z-8).
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved