Polisi Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Si Kembar Rihana-Rihani

Polda Metro Jaya menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyidik kasus penipuan penjualan iPhone oleh Rihana-Rihani atau yang dikenal dengan sebutan Si Kembar. PPATK dilibatkan untuk mengusut aliran dana dari kedua tersangka itu.

"Ini merupakan masukan buat penyidik di awal, bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui perbankan. Oleh karena itu, kita akan telusuri ini dengan berkoordinasi dengan PPATK," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Rabu (5/7).

Selain melacak aliran dana, PPATK juga bisa mencari kemungkinan adanya korban-korban lain.

Baca juga: Penangkapan Rihana-Rihani Hampir Gagal karena Ada Cepu

"Karena ada kemungkinan korban lebih dari 18 orang," ungkap Hengki.

Sebagaimana diketahui, Rihana-Rihani melakukan penipuan hingga mencapai Rp35 miliar dengan skema Ponzi. Keduanya mengiming-imingi para pengecer (reseller) untuk bisa mendapatkan iPhone dengan harga di bawah harga pasar. Tawaran itu membuat tiap-tiap korban rugi ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Baca juga: Ditahan, Si Kembar Rihana-Rihani Kena Pasal Berlapis Kasus Penipuan iPhone

"Setelah kita dalami, harusnya harga iPhone Rp12 juta tetapi ditawarkan Rp9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan-perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang," jelas Hengki.

Si Kembar ditangkap di Apartemen M Town Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Selasa (4/7) pukul 05.00 WIB. Keduanya dijerat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Kemudian, Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, dengan ancaman maksimal penjara empat tahun.

Kedua tersangka juga bakal dikenakan Pasal 64 KUHP terkait perbuatan berkelanjutan, dengan hukuman ditambah 1/3 dari total hukuman. Si Kembar juga berpotensi dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Z-11)