Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memberikan sosialisasi tugas fungsi dan wewenang MKD, serta Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) khusus DPR RI di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (5/6).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menyampaikan soal hak imunitas wakil rakyat yang tidak boleh disalahgunakan.
Pada UUD 1945 pasal 20 dan UU 17/2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD pasal 224 telah diatur hak imunitas bagi anggota DPR. Serta UU 23 /2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur hak imunitas anggota DPRD.
Baca juga: PKB Optimistis Bisa Raih Kembali Kursi DPRD di Maluku
Namun, Adang menekankan imunitas tidak berlaku bila terlibat dalam masalah pidana, dan terbukti, maupun dalam operasi tangkap tangan. Sepenuhnya penegakan hukum bisa dijalankan oleh aparat penegak hukum.
Terkait situasi terkini menjelang Pemilu 2024, Adang juga meminta kepolisian dan kejaksaan berhati-hati dalam memproses laporan terhadap anggota dewan dan bakal calon legislatif (bacaleg).
Laporan Palsu Diskreditkan Bacaleg
Menurut Adang, tak sedikit kasus surat kaleng atau laporan palsu yang bertujuan untuk mendiskreditkan calon petahana maupun bakal calon legislatif menjelang Pemilu 2024.
Baca juga: Tak Minder, Penyandang Disabilitas Asal Bogor Mantap Maju jadi Caleg NasDem
Adang menuturkan, setiap menjelang pemilu, modus menjatuhkan lawan politik dengan laporan palsu sengaja dibuat dan menggunakan media untuk menyebarluaskannya.
Namun, laporan yang masuk ke kepolisian itu biasanya tidak terbukti saat gelar perkara.
"Jadi kita tidak ingin bahwa seorang calon anggota DPR atau anggota DPR yang mau jadi lagi itu dihukum atau namanya sudah tercemar, sebelum kasus itu diperiksa dengan betul," ungkap politikus dari Fraksi PKS ini.
Baca juga: Bacaleg Pemilu 2024 Ingin Dipilih Langsung oleh Rakyat
Selain itu, MKD juga mensosialisasikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI sebagai hak protokoler.
TNKB khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI, juga akan mendukung program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).
Adanya TNKB khusus, lanjut Adang, sejatinya untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap Anggota DPR.
Artinya, ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan di sebuah tempat atau lokasi tertentu (termasuk di jalan), maka melalui TNKB Khusus akan mudah diidentifikasi untuk kemudian dilaporkan kepada MKD DPR RI untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penerapan sanksi etiknya.
Baca juga: Bawaslu Mulai Akses Berkas Caleg di Silon KPU
"Jadi TNKB khusus bukan untuk gagah-gagahan karena hanya dipakai dalam rangka tugas menjalankan tugas Anggota DPR, atau dalam acara protokol karena memang memerlukan suatu kecepatan jalan yang memang diberikan kepada nopol tersebut," jelasnya.
Pertemuan dihadiri Wakil Ketua MKD DPR RI Andi Rio (FPG), Nazaruddin Dek Gam (FPAN), Anggota MKD DPR RI Rano Al Fath (FPKB), Sartono (FPD), dan Fadholi (FNASDEM), Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Sigit Dany Setiyono, Kajari Kabupaten Tangerang Ferry Herlius, beserta stakeholder lainnya.(RO/S-4)
MKD DPR RI akan memanggil anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani imbas pernyataannya yang dianggap seksis terkait ide naturalisasi dalam rapat Komisi X DPR beberapa hari lalu.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) menunda pemanggilan terhadap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka terkait usulan pembatalan PPN 12%.
MKD memutuskan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yulius Setiarto bersalah terkait tuduhan berkaitan partai cokelat (parcok).
MKD DPR RI memberikan sanksi teguran tertulis terhadap anggota DPR dari Partai Gerindra Nuroji terkait pernyataannya soal naturalisasi timnas.
ANGGOTA DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yulius Setiarto dilaporkan ke MKD soal Partai Cokelat (Parcok) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menemukan adanya 56 mantan terpidana korupsi yang namanya lolos daftar calon tetap pemilu (DCT) sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024.
Relawan Sintawati mengatakan bahwa kegiatan tebus murah sembako dengan target ibu-ibu di Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jaksel untuk membantu mereka yang kekurangan.
Bawaslu menghimbau partai politik dan seluruh calon anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menurunkan alat peraga
Ratusan warga berpartisipasi dalam kegiatan "Senam Sehat Bersama Asandra" yang dibarengi kegiatan tebus murah sembako sekaligus sosialisasi mengenalkan sosok caleg Assandra.
Kuota keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon anggota legislatif tingkat DPR RI termasuk syarat utama partai politik (parpol) untuk mengikuti pemilu di setiap daerah pemilihan (dapil).
Sejumlah selebritas menjajal peruntungan mereka di dunia politik. Siapa saja mereka?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved