Partai Buruh akan Laporkan Penonaktifan Anggota DPR RI ke MKD

PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Itu akan dilakukan pada Rabu (3/9).

"Partai Buruh dengan KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR tersebut," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9).

Adapun empat orang yang dimaksud ialah Eko Hendro Purnomo, alias Eko Patrio; Saudara Surya Utama, alias Uya Kuya; Ahmad Sahroni; dan Nafa Urbach. Keempatnya dinilai telah memantik kegaduhan akibat ucapan dan tindakannya.

Baca juga : Komisi XI Kunker ke Australia, Agendanya: Menikmati Sydney Marathon

Karena itu, penonaktifan dinilai kurang adil. Belum lagi, kata Said, kata penonaktifan tak serta merta menyudahi fasilitas keanggotaan empat orang tersebut seperti saat masih aktif sebagai anggota dewan.

Diketahui, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Itu terhitung mulai 1 September 2025. Penonaktifan itu menyusul berbagai pertimbangan dan dinamika yang terjadi saat ini di masyarakat.

"Terhitung sejak Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi F. Taslim melalui siaran pers yang diterima, Minggu (31/8).

Baca juga : Buruh Lakukan Aksi Demo di DPR, Ini Tuntutan Mereka

Langkah itu kemudian diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo, alias Eko Patrio dan Saudara Surya Utama, alias Uya Kuya dari keanggotaan di DPR. Keputusan itu berlaku mulai 1 September 2025.

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudara Eko Hendro Purnomo dan Saudara Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melalui keterangan pers, Minggu (31/8).

Keputusan itu diambil berdasarkan dinamika yang berkembang dan setelah melalui pembahasan di Partai. PAN disebut akan terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (H-3)