Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) optimistis bisa meraih kembali kursi legislatif di daerah pemilihan (Dapil) Maluku yang sempat hilang pada pemilu 2019 lalu.
Untuk dapat memaksimalkan perolehan kursi, DPW PKB Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan bimbingan teknis perbaikan data dan dokumen persyaratan bakal calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu 2024.
“Kegiatan ini dalam rangka penguatan organisasi untuk menyambut Tahapan Pemilu yg sedang berjalan (tahapan perbaikan) sehingga keterpenuhan dapil atau wilayah DPRD PKB di Maluku memenuhi target dan statusnya diterima dan memenuhi syarat seratus persen,” kata Koordinator Zona 10 Maluku-Maluku Utara DPP PKB, Esa Divinubun, di Ambon, Senin (5/6).
Baca juga: PKB: Putusan MK Proposional Tertutup Patut Diabaikan
Menurut Esa, kegiatan ini juga untuk penguatan kaders terkait pemenangan legislatif dan pemenangan capres dan cawapres dalam pemilu 2024.
Apalagi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar akan berkontestasi dalam pilpres mendatang.
“Pemilu tahun 2009 dan Pemilu tahun 2014 PKB memiliki kursi DPR RI disini, tapi kemudian di Pemilu 2019 kursinya hilang. Makanya dari awal kita maksimalkan di proses administratifnya terlebih dahulu," jelas Esa.
Baca juga: PKB Klaim Belum Ada Titik Temu Dengan Golkar
"Tentu pemenangan semua level memiliki tantangan. Namun PKB optimistis, dengan doa dan dukungan dari masyarakat Maluku yang berada di 11 kabupaten/kota dapat kembali meraih kursi legislatif,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri LPP DPW dan LPP Kabupaten se Provinsi Maluku, dikoordinasikan langsung oleh koordinator zona 10 Maluku-Maluku Utara DPP PKB Esa Divinubun.
Baca juga: Cak Imin Sebut Harus ada Unsur NU di Pilpres 2024
Esa juga merupakan bakal calon legislatif DPR-RI dari PKB Dapil Maluku dalam pemilu 2024 mendatang.
Acara ini juga dihadiri oleh pengurus DPW PKB Maluku antara lain Sekretaris Wilayah PKB Maluku Fahrudin Hayoto, Wakil Ketua Malaka Yaluhun, Wakil Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Asmin Matdoan, Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu Muhajirin S. Maruapey. (RO/S-4)
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Pilkada adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk menegakkan demokrasi
Pengurus DPP PKB teranyar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
PKB memastikan enggan ikut campur dalam penempatan menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum sehari-hari
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved