Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut bahwa pengurus DPP PKB teranyar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Yang jelas pengurus DPP PKB sudah terdaftar di Menkumham dan memang kalau ada perubahan itu biasa revisi-revisi. Yang jelas visi PKB merekrut anak muda hari ini dibuktikan dan akan terus dijalankan,” ungkap Jazilul, Rabu (18/9).
Jazilul menegaskan Surat Keterangan (SK) kepengurusan sudah terbit pada 26 Agustus silam. Jazilul menerangkan pihaknya akan segera memperkenalkan ketua harian baru yang berasal dari anak muda Indonesia.
Baca juga : Ais Shafiyah Asfar Jadi Ketua Harian PKB
Terkait adanya isu muktamar tandingan PKB yang dikabarkan ditunda, Jazilu menegaskan bahwa turunnya SK dari Menkumham menutup celah tersebut.
“Clear semua sudah tutup buku kita sudah turun SK dari kumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” ujarnya.
“Bukan hanya soal urusan yang seperti itu, itu sudah selesai. Kita sudah selesai dan sudah bergerak,” tambahnya.
Baca juga : Besok, NasDem Ikut Lawatan PKB ke DPP PKS
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung soal pengurus tandingan dalam sebuah organisasi yang menurutnya tidak etis dan tidak mencerminkan watak bangsa Indonesia.
Meski tidak menyebut nama organisasi mana pun, pernyataan Ma'ruf diduga merujuk soal wacana muktamar tandingan PKB di Jakarta untuk menyaingi hasil forum tertinggi partai yang sebelumnya sudah digelar di Bali pada 24-25 Agustus.
Ma'ruf terpilih sebagai Ketua Dewan Syura PKB periode 2024-2029 pada Muktamar ke-6 PKB di Bali. Penetapan Ma'ruf bertepatan dengan penunjukan kembali Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi. (Ykb/P-2)
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Pilkada adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk menegakkan demokrasi
PKB memastikan enggan ikut campur dalam penempatan menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum sehari-hari
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved